PDIP Copot Sejumlah Ketua DPD Karena Rangkap Jabatan, Ini Penjelasannya

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan menegaskan pencopotan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bukanlah bentuk tindakan otoriter Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, melainkan konsekuensi dari aturan internal partai.

Ketua DPP Bidang Sumber Daya PDIP Said Abdullah menjelaskan, pemberitaan yang berkembang seolah-olah menempatkan Megawati sebagai figur otoriter tidaklah benar. Menurutnya, keputusan tersebut murni berlandaskan Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.

“Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai. Saya berharap penjelasan ini menjernihkan informasi yang kurang tepat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).

Said menuturkan, hasil Kongres VI PDIP di Nusa Dua, Bali, serta Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025, menegaskan kader yang telah ditetapkan sebagai pengurus DPP tidak boleh merangkap jabatan struktural di atas maupun di bawahnya. Otomatis, posisi lama dianggap kosong, kecuali Ketua Umum menentukan lain.

Empat pengurus baru DPP periode 2025–2030 yang sebelumnya masih menjabat Ketua DPD adalah Said Abdullah (Jawa Timur), Bambang Wuryanto (Jawa Tengah), Olly Dondokambey (Sulawesi Utara), dan Esti Wijayanti (Bengkulu).

“Karena aturan partai jelas, saya pribadi telah mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPD Jatim. Saya patuh dan loyal pada keputusan Ibu Megawati,” tegas Said.

Ia menambahkan, larangan rangkap jabatan bertujuan agar setiap struktur partai bisa lebih fokus pada konsolidasi dan pengembangan organisasi. DPP PDIP saat ini juga sudah menjadwalkan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) di seluruh Indonesia. Forum tersebut akan menentukan kepengurusan baru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB).

“Selanjutnya, kami menunggu keputusan Ketua Umum terkait penunjukan PLT DPD hingga proses Konferda dan Konfercab selesai,” tutup Said. (Ari Wibowo/Mun)