Demokrat Tak Gentar dengan Elektabilitas Purbaya yang Mengancam AHY

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrat menanggapi hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menempel posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam bursa tokoh potensial calon presiden 2029.

Dalam hasil survei tersebut, AHY berada di posisi kelima dengan elektabilitas 3,9%, sementara Purbaya berada di urutan ketujuh dengan 1,5%. Meski terpaut cukup jauh, hasil ini dinilai menarik karena Purbaya baru dua bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, namun sudah bersaing dengan politisi senior.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan peningkatan elektabilitas Purbaya. Demokrat, kata Dede, saat ini memilih fokus pada kinerja pemerintahan dan pengabdian di parlemen.

“Demokrat fokus pada menjalankan tugas di eksekutif dan legislatif sekarang ini. Jadi tidak ada pemikiran soal kontestasi politik saat ini,” ujar Dede Yusuf, Senin (10/11/2025).

Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam menjalankan program-program strategis nasional.

“Kita harus mendukung program negara sebaik-baiknya. Soal Pilpres 2029, belum saatnya dibicarakan,” tegasnya.

Sebelumnya, nama Purbaya Yudhi Sadewa mendadak mencuri perhatian publik setelah muncul dalam daftar 25 nama tokoh potensial capres 2029 hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dalam simulasi semi-terbuka tersebut, posisi puncak masih ditempati Presiden Prabowo Subianto (46,7%), disusul Dedi Mulyadi (18,4%), Anies Baswedan (9,0%), dan Gibran Rakabuming Raka (4,8%).

Munculnya Purbaya dalam daftar capres potensial disebut mencerminkan meningkatnya eksposur publik terhadap kinerja ekonomi nasional, terutama pasca dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Meski demikian, Partai Demokrat menilai dinamika elektabilitas saat ini masih sangat dini untuk dijadikan ukuran politik jangka panjang.

“Yang penting sekarang, bagaimana pemerintah bisa fokus memulihkan ekonomi dan menjaga stabilitas politik nasional. Itu yang utama,” pungkas Dede. (Wibowo/Mun)