Biaya Politik Meroket, PAN Sebut Usulan Pilkada oleh DPRD Layak Dikaji Ulang

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyatakan bahwa partainya terbuka terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD. Hal ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya politik yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada langsung.

Eddy Soeparno menilai bahwa sudah saatnya dilakukan kajian atau evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada. “Ya, wacana itu tentu membutuhkan kajian. Kami tidak menutup diri atas wacana tersebut karena memang kita lihat demokrasi langsung kita membawa banyak manfaat, tetapi juga membawa banyak mudarat juga,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2025)

Menurut Eddy, salah satu masalah besar dalam Pilkada langsung adalah tingginya biaya politik yang memicu praktik politik uang. “Apalagi kita lihat sekarang ongkos politik menjadi tinggi, money politics juga tidak surut, ya. Pendidikan politik kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Eddy menekankan bahwa aspek negatif seperti tingginya biaya politik dan praktik politik uang harus menjadi pertimbangan utama dalam diskusi publik dan politik untuk memutuskan sistem Pilkada yang ideal. “Harus ada sistem mana yang menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa terjebak dalam pragmatisme transaksional,” katanya.

Namun, Eddy juga menyadari bahwa mengubah sistem pemilihan dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD tidaklah mudah dan memerlukan kajian yang matang serta kesepakatan dari partai politik karena akan melibatkan perubahan undang-undang yang vital.

Usulan ini bukan pertama kalinya muncul. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD. Presiden Prabowo Subianto juga menyambut positif usulan ini dengan menyatakan bahwa demokrasi harus didesain untuk menekan ongkos politik.

Dengan demikian, wacana pengembalian Pilkada ke DPRD menjadi topik yang layak untuk dikaji lebih lanjut sebagai upaya mencari sistem yang lebih efektif dan mengurangi biaya politik yang tinggi. (Mun)