Golkar Bidik Ambang Batas Parlemen 5 Persen

AKTUALITAS.ID – Isu liar mengenai rancangan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dipecah menjadi tiga tahap langsung ditepis oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada draf resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang rampung dibahas oleh DPR maupun pemerintah.

Sarmuji mempertanyakan asal-muasal informasi skema tiga tahap tersebut. Menurutnya, partai politik saat ini baru memasuki fase awal penyerapan aspirasi dari tingkat daerah.

“Sampai sekarang belum ada RUU Pemilunya. Jadi, yang beredar itu enggak tahu RUU dari mana. Draf RUU Pemilunya belum ada sampai sekarang, belum jadi,” tegas Sarmuji di Makassar, dikutip Minggu (18/10/2026).

Di tengah ketidakpastian draf RUU tersebut, Golkar justru secara terbuka mulai menyusun strategi dan target politik mereka. Salah satu usulan krusial yang tengah dimatangkan adalah peningkatkan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen. Sarmuji menyebut Golkar akan mendorong PT berada di angka 5 persen, atau sedikit lebih tinggi dari ambang batas Pemilu 2024 yang hanya 4 persen.

Selain mengutak-atik aturan main, Golkar memasang target wajib untuk menambah perolehan kursi legislatif di pemilu mendatang. Sarmuji memandang bahwa kegagalan partai dalam mendongkrak jumlah kursi sama artinya dengan kegagalan menjalankan mesin dan tugas politik.

Untuk merealisasikan target ambisius tersebut, Golkar berencana menurunkan tokoh-tokoh utama mereka ke arena pertarungan legislatif. Sarmuji membocorkan bahwa para kader Golkar yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet akan diinstruksikan untuk kembali bertarung sebagai calon anggota legislatif (caleg).

“Ya, semuanya nanti insyaallah akan caleg. Termasuk ketum akan caleg di Papua,” pungkasnya. (Bowo/Mun)