Keracunan Massal Siswa di Bogor, Waka MPR:Desak Evaluasi Total Program MBG

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menanggapi serius kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SD dan SMP di Kota Bogor. Insiden yang diduga berasal dari makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu menurutnya harus menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Sebelumnya, diketahui 36 siswa di Kecamatan Tanah Sareal mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani. Jumlah korban pun terus bertambah, hingga Sabtu (10/5) tercatat mencapai 171 siswa.

Eddy Soeparno, yang juga merupakan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bogor dan Cianjur, menegaskan insiden ini – termasuk kejadian serupa yang pernah terjadi di Cianjur – harus dijadikan pelajaran untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

“Insiden di Bogor dan sebelumnya di Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan,” ujar Eddy.

Eddy menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah mitigasi dan penyelidikan yang telah diambil. Ia yakin bahwa evaluasi komprehensif akan menjadi pijakan kuat untuk meningkatkan kualitas dan keamanan program MBG ke depan.

“Evaluasi yang menyeluruh sangat penting, agar MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan seluruh proses – mulai dari pemilihan bahan pangan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi – harus menjalani pengawasan ketat dan mengikuti standar kesehatan yang ketat.

“Program sebesar MBG menuntut perhatian ekstra pada aspek teknis. Jangan sampai niat baik justru membahayakan kesehatan anak-anak kita,” lanjut Eddy.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah tetap terjaga.

“Komunikasi terbuka dengan masyarakat penting agar mereka merasa dilibatkan dan percaya bahwa setiap kejadian akan ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan,” pungkasnya. (Ari Wibowo/Mun)