AKTUALITAS.ID – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati meminta Presiden Joko Widodo tidak terlalu berlebihan kendati di era kepemimpinannya berhasil menanggulangi masalah kebakaran hutan yang selama ini menjadi momok di Sumatera dan Kalimantan.
“Saya rasa dijawaban petahana di awal masih mix up. Namun kritikan Walhi menilai ada kekeliruan dari klaim yang ditunjukkan dari Jokowi yaitu mengklaim tidak ada kebakaran hutan dan lahan gambut selama 3 tahun terakhir sama sekali,” kata Nur Hidayati di kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Utara I, Jakarta Selatan, Senin, (18/2/2019).
Data yang dihimpun oleh Walhi tercatat masih terdapat data titik panas gambut sekitar 8.617 titik panas sepanjang 2018 dan titik panas 3.427 di luar lahan gambut.
“Tetapi memang ada penurunan titik panas atau hot spot yang terjadi sebelum pemerintahan Jokowi,” kata Nurhidayati.
Dari rentang waktu 6 tahun terakhir, pada 2013 titik hot spot gambut berjumlah 5.656 dan titik panas di luar gambut berjumlah 11.799. Kondisi di tahun berikutnya diperparah dengan jumlah 16.921 hot spot gambut dan titik panas di luar lahan gambut berjumlah 29.719. Progres itu juga dinilai cukup berhasil ketimbang tahun 2013 dan 2014 lalu.
“Tapi yang memberatkan oleh kami adalah klaim yang diucap tidak ada sama sekali,” imbuhnya.
Di lain sisi, Walhi juga menyayangkan kepada Prabowo Subianto yang dinilai belum memuaskan penuntasan kasus lingkungan. Malah cenderung mengacu pada teks book thinking tanpa penuntasan kasus-kasus yang nyata.
“Jawaban capres nomor 02 atau Pak Prabowo kami anggap terlalu textbook thinking karena tidak ada upaya penuntasan kasus yang nyata dalam penuntasan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Walhi menilai jika Prabowo masih mengedepankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33. Sementara implementasi dari undang-undang tersebut tidak dijelaskan dalam penyampaian visi-misi maupun road map Prabowo kedepannya.
“Kita kan perlu memaparkan bagaimana cara menuntaskan kasus. Semua regulasi sudah ada tapi eksekusi yang harus kita butuhkan,” ujar Nurhidayati.
Hal lainnya yang menjadi fokus perhatian Walhi adalah terkait soal ganti rugi dan tukar guling tanah atau yang lazimnya disebut ruslag. Saat pertanyaan moderator menanyakan hal tersebut Prabowo dianggap kurang menguasai materi isu debat.
“Calon 02 Prabowo Subianto tidak menyinggung mekanisme penyelesaian konflik hanya menyinggung soal dan teologi yang justru menunjukkan penguasaan masalah yang minim,” ucap Nurhidayati menutup percakapan. (
