Berita
Gaduh Perppu KPK: Ketua KEIN Berharap Tak Bikin Ekonomi Bergejolak
AKTUALITAS.ID – Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, Soetrisno Bachir berharap, gaduh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi tak pengaruhi kondisi perekonomian dan bisnis Tanah Air. Dia meminta, semua pihak memisahkan dua dimensi berbeda tersebut. “Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti […]
AKTUALITAS.ID – Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, Soetrisno Bachir berharap, gaduh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi tak pengaruhi kondisi perekonomian dan bisnis Tanah Air.
Dia meminta, semua pihak memisahkan dua dimensi berbeda tersebut.
“Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara negara lain, di parlemen lempar lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki, tetapi ekonomi tetap jalan,” kata Soetrisno di kampus ITS Surabaya, Jawa Timur, pada Senin ( 7/10).
Menurutnya, beberapa negara di luar Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonominya di tengah gejolak politik yang mendera. Soetrisno berharap, hal semacam itulah yang berlaku di Indonesia.
“Di Thailand, pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi, kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat,” ujarnya.
Karena itu, anggota Majelis Pembina PAN itu meminta semua pihak bersama-sama membendung agar situasi politik tidak masuk jauh ke sektor lainnya, termasuk ekonomi dan bisnis.
“Agar gerus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi dan ormas keagamaan. Ini yang harus kita jaga semua,” ucapnya.
Ditanya, apakah setuju Presiden mengeluarkan Perppu KPK atau tidak? Soetrisno menjawab, “Nanti urusan Presiden apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen.”
Polemik UU KPK yang baru disahkan parlemen dan disetujui Istana jadi polemik berkepanjangan. Sampai kini, mayoritas publik menolak dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK.
Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan itu setelah diserbu gelombang demonstrasi, terutama dari kalangan mahasiswa. Namun, hingga kini tuntutan mahasiswa belum dipenuhi.
-
EKBIS06/03/2026 22:00 WIBTASPEN Salurkan THR 3,2 Juta Pensiunan Tanpa Potongan
-
RAGAM07/03/2026 10:00 WIBPemerintah Blokir Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 28 Maret
-
JABODETABEK07/03/2026 06:30 WIBHujan Deras Picu Longsor di Kebon Baru Tebet
-
NASIONAL07/03/2026 06:00 WIBDiduga Lakukan Pencabulan, BGN Pecat Kepala SPPG Lampung Timur
-
OTOTEK06/03/2026 20:30 WIBCara Mudah Mengetahui Nomor WhatsApp yang Sering Dihubungi
-
NASIONAL06/03/2026 20:00 WIBPelibatan TNI Lawan Terorisme Dinilai Berisiko Tumpang Tindih
-
POLITIK07/03/2026 07:00 WIBPSHK: Revisi UU Pemilu Jangan Jadi Bancakan Elite Politik
-
DUNIA06/03/2026 21:00 WIBIran Sebut Invasi Darat AS akan Berujung Malu Besar