Dituduh Kudeta, Turki Tangkap Lima Wali Kota Partai Oposisi

Pemerintah Turki menangkap lima wali kota dari Partai Demokrat Rakyat (HDP) dan mencopot jabatan mereka pada Jumat (15/5).

Kementerian Dalam Negeri mencopot lima wali kota dan menuduh mereka memiliki hubungan dengan teroris. Pihak kementerian juga menunjuk wali negara untuk menggantikan mereka.

Dilansir dari Al-Monitor, Rabu (20/5) Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh HDP sebagai tangan politik Partai Pekerja Kurdistan (PKK) ilegal yang telah melakukan kampanye otonomi bersenjata selama tiga dekade.

Penangkapan itu dinilai sebagai bagian dari upaya keras pemerintah untuk melumpuhkan HDP dari perpolitikan daerah.

Akibat pencopotan ini, HDP kehilangan kendali atas 51 dari 65 kota di mana partai itu memenangkan pemilihan umum daerah pada Maret 2019. Saat ini, kelima wali kota itu masih ditahan.

Atas penangkapan itu, HDP menuduh pemerintah Turki telah melakukan kudeta terhadap lima pejabat terpilih.

“Tidak semua kudeta dilakukan dengan senjata. Ini termasuk kudeta ketika seorang wakil rakyat dipilih lalu dicopot dari tugasnya, dan orang lain diangkat (untuk) menggantikannya,” kata salah satu pimpinan HDP, Pervin Buldan, pada hari Sabtu dalam sebuah pernyataan yang disiarkan langsung.

HDP menyangkal mereka berhubungan langsung dengan PKK. Sejak PKK kembali melakukan pemberontakan pada tahun 2015 dan 2016, ribuan pejabat dan aktivis partai HDP telah dipenjara.

Mantan pimpinan HDP, Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdag termasuk di antara tujuh mantan anggota parlemen yang dipenjara selama hampir empat tahun. Mereka dijebloskan ke penjara gara-gara pidato politik.

Wali kota oposisi disebut semakin sering menjadi sasaran penangkapan sejak Turki beralih ke sistem pemerintahan presidensial eksekutif supercharged pada 2018, yang sebagian besar memberi Erdogan keleluasaan kendali atas peradilan.

“Kontrol kota memberi HDP dan partai oposisi lainnya akses ke sumber daya negara, dan yang terpenting, kemampuan untuk terhubung langsung dengan pemilih. Jelas ada upaya untuk merusak (akses) ini,” kata Sosiolog Universitas Istanbul Sehir, Mesut Yegen.

Yegen menambahkan, terlepas dari tuduhan yang dilontarkan Erdogan, presiden Turki itu belum bergerak untuk mematikan HDP.

Dalam sebuah wawancara awal bulan ini, Wakil Ketua HDP, Salim Kaplan, mengatakan tindakan keras pemerintah telah menghalangi upaya daerah untuk menahan wabah virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 151 ribu orang di Turki.

Pihak Uni Eropa menyatakan keprihatinan mendalam atas pencopotan lima wali kota tersebut.

“Penggunaan proses hukum yang berlebihan terhadap pejabat daerah, secara serius merusak berfungsinya demokrasi di (tingkat) daerah,” kata juru bicara Diplomat Utama Uni Eropa, Josep Borrell, pada hari Senin.