Berita
Masuk Tahapan Pilkada, KPU Minta Tambahan Anggaran Turun Awal Juni
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran kebutuhan Pilkada 2020 sudah dicairkan pemerintah pada awal Juni. Sebab, pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan Pilkada. “Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020). Arief […]

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran kebutuhan Pilkada 2020 sudah dicairkan pemerintah pada awal Juni. Sebab, pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan Pilkada.
“Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020).
Arief mengatakan, tambahan anggaran tersebut untuk mendukung perlengkapan panitia penyelenggara di masa tahapan Pilkada.
“Panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mengerjakan tahapan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, memutakhirkan data pemilih, itu perlu dukungan anggaran,” tutur dia.
Arief khawatir anggaran untuk tahap awal Pilkada belum dapat terpenuhi. Maka dari itu, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 perlu dukungan lebih dari DPR dan pemerintah.
“Kalau untuk Desember insyaAllah ada waktu untuk mencairkan. Nah (tahapan) pada Juni harus dipenuhi, tahapannya sudah mau mulai,” tukasnya.
Sebelumnya, KPU mengajukan penambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp 535,9 miliar. Duit ini akan digunakan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilu dan pemilih.
“Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp 535,9 miliar,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam RDP bersama Komisi II DPR RI pada Rabu kemarin (27/5).
Dia mengatakan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk membeli masker bagi pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp 263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp 259,2 miliar.
Selain itu, KPU berencana membeli alat kesehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp 10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2,1 miliar.
-
FOTO18/06/2025 18:45 WIB
FOTO: Menko AHY Bagikan 1.120 Sertifikat Tanah untuk Transmigran
-
JABODETABEK18/06/2025 23:30 WIB
Jakarta Siap Berpesta! Malam Puncak HUT ke-498 Digelar di Lapangan Banteng
-
OLAHRAGA18/06/2025 22:00 WIB
Melonjak Tajam! Tim Voli Putri Indonesia Tembus Peringkat 48 Dunia
-
OLAHRAGA18/06/2025 19:00 WIB
Rahmad Darmawan: Lebih Baik Main di Liga 1 daripada Cadangan di Eropa
-
NASIONAL19/06/2025 11:00 WIB
Pengamat: Indonesia Punya Modal Kuat untuk Damaikan Iran-Israel
-
NUSANTARA18/06/2025 18:00 WIB
Orang Tua Siswa Keluhkan SPMB di Kota Serang
-
RAGAM18/06/2025 18:30 WIB
Faedah Minyak dari Biji-bijian Bagi Kesehatan
-
NUSANTARA19/06/2025 01:00 WIB
Pemkot Pekalongan Pastikan Anak Kurang Mampu Tetap Bisa Sekolah