Berita
Akan Memicu Konflik Besar, Jerman Keberatan Rencana Israel Caplok Tepi Barat
Jerman dan sejumlah negara anggota Uni Eropa menyatakan keberatan atas rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki karena dikhawatirkan akan memicu konflik besar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, dalam kunjungan ke Yerusalem, Rabu (10/6) kemarin. “Keprihatinan kami jujur dan serius, tentang kemungkinan konsekuensi dari langkah seperti itu,” kata […]
Jerman dan sejumlah negara anggota Uni Eropa menyatakan keberatan atas rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki karena dikhawatirkan akan memicu konflik besar.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, dalam kunjungan ke Yerusalem, Rabu (10/6) kemarin.
“Keprihatinan kami jujur dan serius, tentang kemungkinan konsekuensi dari langkah seperti itu,” kata Maas di Yerusalem, seperti dilansir AFP, Kamis (11/6).
Israel memang hendak mencaplok Tepi Barat yang menjadi tempat berdirinya tempat berdirinya kompleks permukiman penduduk mereka, dan Lembah Yordania yang direncanakan berlangsung pada 1 Juli.
“Bersama dengan Uni Eropa, kami percaya bahwa pencaplokan tidak akan sesuai dengan hukum internasional,” kata Maas, setelah berbincang dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi.
Sebaliknya, Uni Eropa mendukung perundingan damai lanjutan antara Israel dan Palestina untuk membahas solusi dua negara.
Uni Eropa belum menyepakati bagaimana mereka bakal bereaksi jika Israel terus mendesak wacana aneksasi. Israel memandang kunjungan Maas sebagai kesempatan untuk meredam kegelisahan dari Eropa.
Setelah pembicaraan dengan Ashkenazi, Maas akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz.
Aneksasi Tepi Barat merupakan bagian dari rencana perdamaian Amerika Serikat yang diluncurkan pada Januari lalu, yang diharapkan akan membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina.
Akan tetapi rencana itu tidak termasuk tuntutan inti Palestina, seperti ibukota di Yerusalem timur. Otoritas Palestina juga menegaskan menolak peta wilayah yang diajukan AS.
Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh, pada Selasa (9/6) mengatakan negaranya telah mengirim proposal tandingan untuk pembentukan negara Palestina yang berdaulat, mandiri, dan demiliterisasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia.
“Kami ingin Israel merasakan tekanan internasional,” kata Shtayyeh.
Maas akan melanjutkan lawatan ke Yordania, di mana dia akan mengadakan konferensi video dengan Shtayyeh dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi.
Pada Mei lalu, Raja Yordania Abdullah II dalam wawancara dengan majalah Jerman, Der Spiegel, menyatakan bahwa upaya pencaplokan Tepi Barat berisiko memicu konflik dengan negaranya.
Uni Eropa belum menguraikan upaya pembalasan dan sanksi karena membutuhkan persetujuan dari 27 negara anggota.
Menurut data Uni Eropa, sebagai mitra bisnis utama Israel, Eropa memegang pengaruh keuangan yang signifikan di negara itu, dengan perdagangan berjumlah €30 miliar atau US$34 miliar tahun lalu.
Beberapa negara Eropa dapat secara resmi mengakui negara Palestina, tapi menurut seorang pejabat Israel, Jerman tidak akan menjadi bagian dari mereka.
-
NUSANTARA01/02/2026 11:30 WIBKuta Selatan Bali Diguncang Gempa M 4,6, Pusat di Laut
-
DUNIA01/02/2026 15:00 WIBIndonesia Sumbang Rp17 T untuk Rekonstruksi Gaza, Serangan Udara Israel Kembali Tewaskan 32 Orang
-
JABODETABEK01/02/2026 05:30 WIBBMKG: DKI Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat pada 1 Februari 2026
-
DUNIA01/02/2026 12:00 WIBIran Siaga Perang! Panglima Militer Ancam Keamanan Israel Jika AS Nekat Menyerang
-
POLITIK01/02/2026 10:00 WIBRakernas PSI Berakhir, Misteri Mr J Belum Terpecahkan
-
JABODETABEK01/02/2026 07:30 WIBBanjir Rendam Tegal Alur dan Marunda Pagi Ini, Cek Data Wilayah Terdampak
-
NUSANTARA01/02/2026 09:30 WIBAsap Kuning Menyebar, Puluhan Warga Cilegon Jadi Korban Kebocoran Gas PT Vopak
-
POLITIK01/02/2026 07:00 WIBMensesneg: Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Masyarakat Bahas Penegakan Hukum hingga Pemilu

















