Berita
Pemerintah Gelontorkan Dana Rp90,45 miliar untuk influencer, PKS Nilai Publik Jadi Tidak Kritis
AKTUALITAS.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana Rp90,45 miliar untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pemerintah membela diri. Penggunaan influencer untuk sosialisasi kebijakan dinilai tidak menyalahi aturan. Pemerintah juga membantah besaran dana Rp90 miliar yang disebut-sebut digunakan untuk influencer. Menurut pemerintah, dana itu […]
AKTUALITAS.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana Rp90,45 miliar untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Pemerintah membela diri. Penggunaan influencer untuk sosialisasi kebijakan dinilai tidak menyalahi aturan. Pemerintah juga membantah besaran dana Rp90 miliar yang disebut-sebut digunakan untuk influencer. Menurut pemerintah, dana itu adalah anggaran kehumasan pemerintah.
Wakil Ketua FPKS DPR, Netty Prasetiyani Heryawan mengkritisi langkah pemerintah menggunakan jasa influencer. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan tujuan penggunaan influencer dalam proses komunikasi publik.
“Saya khawatir jika tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan kebijakan pemerintah,” ujar dia, Minggu (23/8/2020).
Menurut Netty, jika hanya sekadar memengaruhi publik, kondisi tersebut membuat komunikasi di ruang publik menjadi tidak sehat. Bahkan mengacaukan proses penyerapan informasi secara natural.
Sehingga, masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subjektif dan berpihak pada pemerintah.
“Akhirnya masyarakat tidak bisa jernih berpikir dan memilah mana program yang memang bagus dan bermanfaat serta mana program yang buruk dan tidak tepat sasaran. Akhirnya masyarakat kehilangan daya kritisnya karena dihujani opini influencer,” tuturnya.
Selain itu, Netty meminta pemerintah untuk membuat kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar menjadi solusi atas persoalan rakyat.
“Jika kebijakan dan programnya sudah bagus, saya pikir, pemerintah harus percaya diri bahwa rakyat akan mendukung meski tidak ada dukungan subjektif dari para influencer yang dibayar profesional,” ucapnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adiansyah mengatakan, total anggaran belanja yang dicatat Indonesia Corruption Watch (ICW) Rp 90,45 miliar bukanlah pengeluaran sepenuhnya untuk influencer. Melainkan, dia menambahkan, anggaran kehumasan untuk iklan serta alokasi promosi lainnya.
-
EKBIS30/12/2025 20:20 WIBBangun Kembali Daerah Terdampak Bencana, Menkeu Alokasikan Dana
-
RIAU30/12/2025 22:50 WIBPolairud Polres Pelalawan Gagalkan Penyeludupan 2.450 Karung Bawang Ilegal
-
POLITIK31/12/2025 07:00 WIBEmpat Partai Besar Dukung Pilkada Lewat DPRD, Dede Yusuf: Komisi II Belum Ada Pembahasan
-
NUSANTARA31/12/2025 06:30 WIBWNA Australia Tewas Saat Diving di Tulamben Bali Setelah Lepas Regulator di Kedalaman 15 Meter
-
DUNIA30/12/2025 21:00 WIBOtorita Inggris Keluarkan Daftar Warning Tavel, Ada Indonesia
-
JABODETABEK30/12/2025 21:40 WIBRekayasa Lalu-lintas di Jakarta Saat Malam Tahun Baru
-
OLAHRAGA30/12/2025 22:15 WIBLiverpool Pecat Pelatih Aaron Briggs
-
EKBIS30/12/2025 21:30 WIBKabar Baik Untuk Petani, Pupuk Subsidi 2026 Sudah Bisa Ditebus Mulai 1 Januari

















