Berita
Menteri KKP Edhy Prabowo: UU Cipta Kerja Bikin Investor Tak Perlu Tunggu Izin Bertahun-tahun
AKTUALITAS.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo optimistis investasi di sektor kelautan dan perikanan kian menggeliat seiring terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, baleid yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu itu mempermudah perizinan yang selama ini menjadi penghambat pelaku usaha berinvestasi. “Enggak ada lagi orang mau investasi tapi harus nunggu izin bertahun-tahun. Kan lama, […]

AKTUALITAS.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo optimistis investasi di sektor kelautan dan perikanan kian menggeliat seiring terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, baleid yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu itu mempermudah perizinan yang selama ini menjadi penghambat pelaku usaha berinvestasi.
“Enggak ada lagi orang mau investasi tapi harus nunggu izin bertahun-tahun. Kan lama, keburu diambil negara lain uangnya. Ini semangat omnibus law di KKP yang kita dorong,” ujar Menteri Edhy melalui siaran pers, Jumat (23/10/2020).
Edhy mengatakan, semangat regulasi anyar ini sudah berjalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini dibuktikan dengan lahirnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) untuk perizinan kapal tangkap ukuran di atas 30 GT yang berlaku secara online pada akhir 2019.
Sistem Silat memangkas waktu pengurusan dari yang tadinya 14 hari menjadi satu jam. Hingga 7 Oktober 2020, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ribuan izin yang dikeluarkan Silat nilainya lebih dari Rp470 miliar.
Kemudahan perizinan kini juga berlaku di sektor perikanan budidaya. Sekarang prosesnya satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sementara KKP bertindak sebagai pengawas bersama dengan pemerintah daerah. Tadinya butuh 21 izin untuk bisa memulai usaha budidaya di Indonesia.
Edhy pun memastikan, kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tetap dibarengi dengan pengawasan lingkungan. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga alam tetap lestari, usaha yang dijalani juga bisa berumur panjang.
“Pelaksanaan teknisnya KKP yang mengawasi. Amdal tetap harus dilengkapi,” paparnya.
Langkah lain supaya iklim investasi tumbuh, Edhy memastikan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pelaku usaha. Sudah ada nota kesepahaman antara KKP dan Polri bahwa pelanggaran yang bersifat administratif dilakukan pembinaan, bukan penindakan.
“Pak Kapolri sudah mengeluarkan ke seluruh Polda supaya tidak ada lagi kriminalisasi itu,” tandasnya.
-
FOTO18/06/2025 18:45 WIB
FOTO: Menko AHY Bagikan 1.120 Sertifikat Tanah untuk Transmigran
-
JABODETABEK18/06/2025 23:30 WIB
Jakarta Siap Berpesta! Malam Puncak HUT ke-498 Digelar di Lapangan Banteng
-
OLAHRAGA18/06/2025 22:00 WIB
Melonjak Tajam! Tim Voli Putri Indonesia Tembus Peringkat 48 Dunia
-
OLAHRAGA18/06/2025 19:00 WIB
Rahmad Darmawan: Lebih Baik Main di Liga 1 daripada Cadangan di Eropa
-
NASIONAL19/06/2025 11:00 WIB
Pengamat: Indonesia Punya Modal Kuat untuk Damaikan Iran-Israel
-
EKBIS19/06/2025 08:15 WIB
Harga Pertamax Makin Ramah di Kantong! Cek Daftar Lengkap Harga BBM Shell, BP, dan Vivo Hari Ini (19 Juni 2025)
-
OLAHRAGA18/06/2025 23:00 WIB
Jakarta Jadi Pusat Regional FIFA untuk Asia, Erick Thohir: Ini Sejarah Besar bagi Indonesia
-
RAGAM18/06/2025 18:30 WIB
Faedah Minyak dari Biji-bijian Bagi Kesehatan