Kepung Gedung Parlemen, Aktivis Pro Demokrasi Thailand Bentrok dengan Pendukung Raja

Aksi demonstrasi kelompok pro-demokrasi Thailand yang terjadi di luar gedung parlemen untuk membahas usulan perubahan undang-undang dasar berujung bentrok.

Para pedemo pro-demokrasi yang berjumlah sekitar seribu orang mengepung gedung parlemen di Ibukota Bangkok pada Selasa (17/11). Mereka menuntut supaya parlemen menyetujui penyusunan undang-undang dasar baru yang menampung seluruh tuntutan mereka, yakni proses politik yang demokratis dan membatasi kekuasaan kerajaan.

Seperti dilansir Associated Press, mulanya polisi mencoba menghalau para pedemo pro-demokrasi dengan menembakkan gas air mata dan meriam air. Namun, para pedemo tetap maju dan membuka kawat berduri yang dipasang di jalan.

Mereka lantas terlibat bentrok dengan para pendukung kerajaan, atau kelompok kaus kuning yang juga berkumpul di sekitar gedung parlemen.

Kedua kelompok itu saling serang dengan melempar botol kaca dan batu.

Sejumlah anggota parlemen Thailand dilaporkan memilih meninggalkan rapat menggunakan kapal melalui dermaga yang berada di belakang gedung legislatif. Namun, sebagian anggota dewan memutuskan tetap melanjutkan rapat dan berdebat tentang usulan menyusun UUD baru.

Para demonstran pro-demokrasi itu terlihat lebih siap untuk menggelar aksi dengan mengenakan helm proyek dan membawa sejumlah pelampung karet sebagai tameng untuk menghadapi meriam air. Meski tidak ada laporan luka, tetapi terlihat sejumlah demonstran dibopong akibat terkena gas air mata dan meriam air.

Saat ini dilaporkan ada tujuh rancangan amandemen UUD yang dibahas oleh dewan perwakilan dan senat. Mereka akan melakukan musyawarah dan mengambil suara dalam rapat yang digelar selama dua hari.

Thailand memberlakukan 20 UUD berbeda sejak menghapus sistem pemerintahan monarki absolut pada 1932.

Nampaknya parlemen Thailand juga tidak mungkin mau melakukan amandemen UUD. Sedangkan para aktivis pro-demokrasi mengusulkan rancangan konstitusi yang merombak total UUD 2017, yang dibuat saat masa junta militer, yang menghapus wewenang luar biasa kepada Senat.

Parlemen mengusulkan untuk merancang UUD baru, yang diharapkan bisa memenuhi tuntutan demonstran, sambil mengulur waktu karena proses itu bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Akan tetapi, pertentangan yang sangat tajam antara pemerintah dan para aktivis terjadi ketika sampai pada soal tuntutan reformasi kerajaan. Para aktivis menilai kekuasaan kerajaan terlalu kuat dan sulit dipertanggungjawabkan.

Hal itulah yang ditentang pemerintah dan pendukung kerajaan.

Aksi demo itu memuncak karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan umum Thailand pada tahun lalu. Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan Ocha dituduh curang dalam pemilu, sejak memimpin kudeta enam tahun silam.

Mereka juga menuduh pemerintah sengaja menyusun UUD yang tidak demokratis, serta terlibat korupsi.