BPOM Prediksi Jumlah Kasus Covid-19 di RI Turun 65 Persen Usai Vaksinasi

AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memperkirakan jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia menurun hingga 65 persen setelah program vaksinasi Covid-19 berjalan.

“Efikasinya kan 65 persen, berarti estimasi penurunan dari kejadian misalnya 800 ribu sekarang. Berarti dia bisa menurunkan 65 persen dari 800 ribu kalau ada vaksinasi,” kata Penny dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Penny mengatakan hitung-hitungan tersebut didapat setelah sebelumnya BPOM merilis hasil uji klinis sementara atau interim tahap III vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Laporan tersebut menunjukkan efikasi atau tingkat keampuhan vaksin corona Sinovac mencapai 65,3 persen.

Namun demikian, Penny menekankan bahwa efikasi hasil uji klinis itu masih sementara. Menurut dia, BPOM masih akan terus memantau perkembangan uji klinis dari vaksin Sinovac.

“Yang namanya uji klinis kan estimasi untuk meyakinkan kita, sambil kita pantau terus 6 bulan, ini kan baru 3 bulan,” ujarnya.

Penny mengingatkan bahwa keberadaan vaksin tak boleh membuat masyarakat abai protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Menurutnya, masyarakat harus tetap disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Di sisi lain, kata Penny, pemerintah juga perlu terus mengupayakan testing, tracing, dan treatment untuk benar-benar keluar dari pandemi Covid-19.

“Karena tadi, harus mencapai herd immunity, jadi semua divaksin. Kemudian juga, selama belum mencapai herd immunity, dampak luasnya, manfaat secara luas terhadap program vaksinasi itu kan butuh waktu,” katanya.

BPOM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. Izin penggunaan itu dikeluarkan usai hasil evaluasi BPOM menunjukkan bahwa Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.

Adapun pertimbangan BPOM mengeluarkan izin ini setelah melihat imunogenisitas, keamanan, dan efikasi Sinovac telah sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Pemerintah juga telah menjadwalkan vaksin dimulai pada 13 Januari. Presiden Joko Widodo dan para pejabat lainnya menjadi klaster pertama yang disuntik vaksin Covid-19. Selanjutnya, vaksinasi menyasar kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan lainnya.