ZUlhas: Politik Elektoral Telah Mengubah Ajang Perebutan Kekuaasan

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti kondisi politik di Indonesia yang semakin terpolarisasi. Menurutnya, itu terjadi akibat Pilkada 2017 dan 2018, Pilpres 2019, serta Pilkada 2020 yang mengandung karakter demokrasi yang culas.

“Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019, serta Pilkada Serentak 2020 yang telah lalu telah menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan,” kata sosok yang akrab disapa Zulhas itu dalam sebuah video yang diunggah di akun Youtube miliknya, Zulkifli Hasan, Rabu (24/3).

Dia melanjutkan, politik elektoral telah berubah sedemikian rupa menjadi ajang untuk memperebutkan kekuasaan, lobi, dan pengaruh dengan agenda yang berbeda-beda.

Menurutnya, situasi itu pun mengabaikan polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat secara hebat, bahkan memunculkan benih-benih permusuhan dan kebencian yang ongkos sosial dan budayanya sangat tinggi.

“Muncul karakter dukungan politik yang kuat dibarengi dengan mencuatnya perbedaan ideologi adalah konsekuensi dari tarik-menarik akibat polarisasi ini. Semangat nasionalisme jadi dipandang begitu sempit sekaligus berlebihan,” kata Zulhas, yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017 itu.

Di sisi lain, Zulhas menyebut, politisasi agama juga dilakukan secara brutal menghasilkan Islamisme yang sempit dan simbolik belaka. Hal tersebut, menurut Zulhas, memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radikal.

Zulhas mengaku sedih melihat situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut dia, keutuhan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam kondisi bahaya ketika polarisasi politik hanya menimbulkan kebencian yang sangat membahayakan.

“Pesta demokrasi yang mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional, merugikan, dan membodohkan masyarakat. Sementara tensi politiknya tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

Berangkat dari itu, ia berharap rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara bisa segera dilakukan.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, para elite nasional harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas dan SARA untuk menyukseskan kekuasaan.

“Ongkos politiknya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menggunakan lagi spirit sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia,” ujar Zulhas.