China tidak menyetujui usulan sanksi yang dibahas dalam rapat tertutup Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kepada Myanmar.
Dalam sebuah pernyataan, Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, yang hadir dalam pertemuan tertutup DK PBB membahas kondisi di Myanmar menentang usulan sanksi itu.
“Tekanan sepihak dan mengusulkan sanksi atau tindakan paksaan lainnya hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi dan semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif,” kata Zhang dikutip dari AFP, Kamis (1/4).
Zhang justru mendesak Myanmar menjamin perlindungan terhadap usaha dan modal asing, setelah belasan pabrik perusahaan China dibakar.
“Kehidupan dan properti orang Myanmar dan warga negara asing serta bisnis harus dilindungi, dan setiap serangan terhadap mereka tidak dapat diterima,” kata Zhang.
Ia juga meminta semua pihak di Myanmar tetap tenang, menahan diri dan bersikap konstruktif untuk mendinginkan situasi.
Zhang juga berharap Myanmar akan memulihkan perdamaian, stabilitas dan ketertiban sesuai undang-undang dasar secepatnya dan terus melakukan transisi pemerintahan demokrasi.
“Menjaga perdamaian dan stabilitas di Myanmar adalah kepentingan bersama komunitas internasional. Jika Myanmar mengalami gejolak yang berkepanjangan, itu akan menjadi bencana bagi Myanmar dan kawasan secara keseluruhan,” kata Zhang.
Selain itu, Zhang juga menyinggung soal upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mencarikan jalan keluar bagi konflik di Myanmar.
China mendukung gagasan ASEAN soal pertemuan khusus dan upaya melakukan mediasi dalam meredakan situasi di Myanmar.
Di sisi lain, China adalah salah satu mitra dagang Myanmar yang cukup kuat dan menanam modal dalam jumlah besar di negara itu. Jika mereka tidak menolak sanksi itu, maka kerja sama ekonomi di antara kedua negara kemungkinan bakal terganggu.
Krisis politik di Myanmar yang belum mereda terus menjadi sorotan dunia.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, dalam pertemuan tertutup meminta DK PBB segera mengambil tindakan. Ia memperingatkan risiko perang saudara terbuka lebar bila junta militer terus menghadapi demonstran dengan kekerasan.
Dia mengimbau kepada DK PBB untuk mempertimbangkan semua jalan yang tersedia untuk bertindak secara kolektif dan melakukan apa yang benar dan layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multi-dimensi.
Sejauh ini, berdasarkan laporan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP) korban tewas dalam krisis politik selepas kudeta mencapai 536 orang, sementara yang ditahan junta militer sebanyak 2729 orang.
