Tiga negara yaitu AS, Inggris, dan Kanada menjatuhan sanksi terkoordinasi terhadap penguasa militer Myanmar dan entitas terkait, dalam serangkaian sanksi terbaru sejak militer menggulingkan kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari lalu.
Pada Senin, AS menyampaikan pihaknya menargetkan Dewan Administrasi Negara (SAC) yang menjalankan pemerintahan dan 13 pejabat, membekukan setiap aset mereka yang ada di AS dan melarang warga Amerika bekerja sama atau melakukan kesepakatan dengan mereka.
Kanada menyampaikan, pihaknya menerapkan sanksi tambahan terhadap individu dan entitas yang berkaitan dengan pasukan bersenjata Myanmar, sementara Inggris mengumumkan sanksi terhadap perusahaan milik negara Myanmar Gems Enterprise, yang juga menjadi sasaran sanksi sebelumnya.
“Tindakan kami hari ini menekankan ketegasan kami dan bahwa rekan-rekan kami memberlakukan tekanan politik dan finansial terhadap rezim tersebut sepanjang mereka gagal menghentikan kekerasan dan mengambil tindakan penting untuk menghormati kehendak rakyat,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam sebuah pernyataan saat mengumumkan sanksi tersebut, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (18/5).
“Kanada berpihak pada rakyat Myanmar saat mereka terus berjuang mengembalikan demokrasi dan kebebasan di negara mereka dan kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut,” kata Menteri Luar Negeri, Marc Garneau dalam sebuah pernyataan.
Unjuk rasa di seluruh Myanmar terus berlanjut sejak kudeta 1 Februari, yang menangkap dan menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Sedikitnya 796 telah terbunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta, menurut kelompok pemantau, dan hampir 4.000 orang ditangkap.
AS dan sejumlah negara Barat lainnya terus menambah petinggi militer Myanmar, termasuk perusahaan negara yang mendanai militer, ke dalam daftar sanksi mereka dalam upaya menekan tentara agar mengembalikan demokrasi.
