Ketua DPR Minta Pemerintah Kembalikan Tingkat Utang APBN Kembali ke Sebelum Pandemi

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengembalikan tingkat defisit anggaran dan utang Indonesia ke kondisi sebelum ekonomi tertekan pandemi covid-19.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta restu DPR agar batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa lebih dari batas rata-rata sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut selanjutnya ditutup oleh penerbitan utang yang cukup jor-joran dari kisaran 30 persen menjadi 40 persen dari PDB.

Permintaan ini muncul karena penerimaan negara seret di tengah pandemi. Sementara APBN perlu menopang ekonomi masyarakat melalui penambahan belanja negara yang signifikan. DPR pun memberi restu, tapi Puan meminta kondisi APBN bisa dipulihkan pada tahun-tahun mendatang.

“Saya minta pemerintah untuk dapat mengembalikan defisit, utang, dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang untuk tetap memiliki ruang. Ini tentu saja semuanya akan dibahas bersama DPR, tapi apa yang disampaikan ini bisa menjadi acuan pembahasan pemerintah dan DPR,” ujar Puan usai Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Kamis (20/5/2021).

Menurut Puan, kondisi defisit dan utang di APBN perlu kembali pulih karena tantangan dan dinamika ekonomi global maupun domestik masih penuh ketidakpastian. Maka dari itu, APBN harus sehat agar bisa mengantisipasi hal tersebut.

“Ketidakpastian terhadap masalah pandemi tentu saja membuat kita harus berdisiplin dengan tantangan dan dinamika yang ada ke depan, yang tentu belum bisa kita prediksi,” imbuhnya.

Selain memberi catatan terhadap defisit dan utang, Puan juga mengingatkan pemerintah terkait pelaksanaan belanja negara. Ia meminta agar belanja pemerintah harus lebih efektif dan mementingkan program prioritas.

“Belanja non-prioritas dipertajam dan harus diefisienkan,” tuturnya.

Selain itu, belanja negara juga harus bisa memberi dampak peningkatan ekonomi dan penghasilan untuk masyarakat. Terkait hal ini, Puan turut memberi instruksi kepada para anggota DPR di Komisi XI dan Badan Anggaran agar bisa mengawal program pemerintah yang bisa memberi dampak positif ke ekonomi.

“Apa saja program prioritas yang kemudian akan kita prioritaskan, ini tanggung jawab DPR juga untuk kawal program tersebut, yang nantinya bermanfaat dan bisa sampai tujuan untuk rakyat,” katanya.

Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan agar belanja APBN bisa menyelesaikan berbagai masalah struktural, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, peningkatan produktivitas yang masih rendah, hingga birokrasi, institusi, dan regulasi yang rumit.