Diduga demi Lancarkan Bisinis, Junta Militer Myanmar Larang Impor Sabun dan Pasta Gigi

Junta Myanmar dilaporkan melarang impor sabun hingga pasta gigi, diduga demi melancarkan bisnis yang dijalankan militer.

Media lokal Myanmar, The Irrawady, melaporkan bahwa junta militer mulai memberlakukan larangan impor tersebut pada Jumat pekan lalu.

Kementerian Perdagangan Myanmar menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi perusahaan Myanmar dan mengurangi penggunaan mata uang asing.

Meski demikian, sejumlah pihak menganggap junta memberlakukan aturan ini untuk melibas pesaing bisnis perusahaan yang mereka dukung.

Selama ini, Myanmar memang mengimpor sabun, detergen, dan pasta gigi karena kualitas barang luar negeri lebih baik ketimbang produk lokal.

Seorang pebisnis Myanmar yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa aturan ini justru akan merugikan warga.

Menurutnya, pemerintah akan memanipulasi harga sehingga warga harus membayar mahal untuk produk sabun yang tak seberapa.

Ia mengatakan bahwa pemerintah pasti akan memasarkan produk-produk dari perusahaan besar yang didukung militer, seperti Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC).

MEC baru saja membuka pabrik pasta gigi di Yangon pada 2018. Mereka memproduksi pasta gigi bermerek Dentomec dengan mesin khusus dari Jerman dan Swedia.

Junta juga mengambil keputusan ini setelah pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing, berkunjung ke pabrik sabun yang dijalankan militer, Padonmar, pada pekan lalu.

Dalam kunjungan itu, Min Aung Hlaing menyatakan bahwa pabrik tersebut harus membuat sabun sesuai kebutuhan warga agar dapat menggantikan produk impor.

Media pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar, mengatakan bahwa Padonmar sudah memproduksi berbagai barang sejak 2002. Namun, produk Padonmar tak pernah terlihat di pasaran.

Kelompok pemantau Justice for Myanmar (JFM) menyatakan bahwa selama ini, junta memang menjalankan bisnisnya bak kartel kriminal. Menurut JFM, pergerakan junta kian parah setelah kudeta pada 1 Februari lalu.

“Tak mengherankan militer sekarang memperketat pasar sebagai upaya putus asa untuk menarik untung bagi kudetanya,” demikian pernyataan JFM.

Sementara itu, warga terus memboikot produk-produk dari perusahaan yang didukung militer, salah satunya bir Myanmar Lager Beer dari Myanmar Brewery. Akibat boikot ini, penjualan Myanmar Brewery merosot 50 persen pada kuartal pertama 2021.