Politisi PDIP Nilai Imbauan Tak Perlu Mudik Idul Adha Perlu Teladan Pemimpin

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen menilai, imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik saat Hari Raya Iduladha membutuhkan teladan dari para pemimpin untuk benar-benar menjalankannya.

Menurutnya, imbauan sudah cukup karena pemerintah juga tengah melangsungkan kebijakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 atau sampai hari H perayaan Iduladha. Kebijakan PPKM Darurat tetap bisa menjadi dasar yang jelas untuk tidak melakukan mudik.

“Hal yang perlu ditingkatkan adalah teladan dari pemimpin kita, konsistensi dalam penegakan aturan,” ungkap Nabil kepada awak media, Minggu (18/7/2021).

Teladan dan konsistensi ini, sambungnya, harus benar-benar diimplementasikan di lapangan melalui aparat keamanan. Kendati begitu, ia menekankan implementasi yang tegas ini bukan berarti aparat keamanan bisa bertindak sewenang-wenang.

“Aparat keamanan juga harus telaten dan sabar untuk bersama-sama warga saling kerjasama dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Intinya, semua pihak punya kontribusi dan tanggung jawab masing-masing di tengah pandemi ini,” tuturnya.

Hal lain yang tak kalah penting, menurutnya, adalah memberikan edukasi kepada publik agar senantiasa menaati protokol kesehatan selama pandemi covid-19 masih berlangsung. Protokol kesehatan ini juga harus diterapkan pada kegiatan ibadah dan keagamaan.

“Karena masih pandemi, ibadah yang sifatnya kerumunan harusnya dihindari dulu. Kan bisa salat di rumah bersama keluarga, itu fadhilahnya juga besar. Lebih baik menjaga diri dari pada merugikan orang lain, pesan agama jelas dalam hal ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah memberi imbauan agar masyarakat tidak mudik saat Iduladha. Tujuannya, untuk mengurangi penyebaran covid-19 dan melindungi keluarga dari virus ini.

“Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya virus Covid-19,” kata Yaqut dalam keterangan resmi.