Berita
PPKM Level 4 Diperpanjang, Komisi IX Nilai Perlu Ada Modifikasi Konsep
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali masih diperlukan. Melihat indikator angka dan data sampai hari ini. “Kalau dari angka-angka nampaknya perlu masih dipertimbangkan kembali untuk diperpanjang,” ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (2/8/2021). Rahmad mengatakan, kasus harian Covid-19 sampai hari ini masih […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali masih diperlukan. Melihat indikator angka dan data sampai hari ini.
“Kalau dari angka-angka nampaknya perlu masih dipertimbangkan kembali untuk diperpanjang,” ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (2/8/2021).
Rahmad mengatakan, kasus harian Covid-19 sampai hari ini masih tinggi. Tingkat kematian juga tinggi. Begitu juga varian delta tercatat telah menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak ada alasan PPKM Level 4 dihentikan.
Akan tetapi, Rahmad mengusulkan ada modifikasi jika PPKM diperpanjang. Yaitu ada kelonggaran bagi wilayah yang cukup berhasil.
“Tetapi yang perlu jadi catatan kalau diperpanjang tentu harus ada modifikasi-modifikasi.
Ada kelonggaran bagi wilayah yang sudah tanda petik itu cukup berhasil dari sisi PPKM level 4,” ujarnya.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, penyesuaian itu bisa dengan kegiatan tertentu bukan hanya warung kecil seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun tetap dengan syarat diwajibkan swab test atau sudah divaksin.
“Itu menjadi salah satu catatan kalo itu diberlakukan kalo ada wilayah yang diperlonggar,” kata Rahmad.
Rahmad mengingatkan perlu bantuan sosial berupa uang tunai atau bantuan padat karya bagi masyarakat yang terdampak. Supaya meringankan beban masyarakat jika PPKM diperpanjang.
Serta, vaksinasi perlu diperbanyak. Pemerintah perlu memastikan stok vaksin supaya target program vaksinasi tercapai.
“Karena di daerah masing-masing ada keluhan vaksinasi yang masih jomplang antara tahap 1 dan tahap 2 bedanya sangat besar sehingga hsrus dikejar secara masih baik itu melalui TNI-Polri, tokoh masyarakat organisasi keagaman sampai kepada desa dan kampung-kampung,” pungkasnya.
-
Multimedia13 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK16 hours ago
Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu untuk Refleksi Kinerja dan Strategi Kedepan
-
POLITIK9 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
Ragam20 hours ago
Bantah Gelapkan Harta Warisan, Ratna Sarumpaet: Aku Enggak Dendam
-
OtoTek18 hours ago
WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk Meriahkan Libur Akhir Tahun
-
Ragam17 hours ago
Aura Kasih Debut Jadi Eksekutif Produser, Film “Anak Kunti” Siap Menggebrak Asia
-
Nasional11 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
EkBis9 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak