Berita
Selama Libur Nataru, Pemerintah Batasi Kerumunan Maksimal 50 Orang
AKTUALITAS.ID – Pemerintah membatasi kerumunan maksimal 50 orang dalam satu ruang publik. Aturan ini bertujuan meminimalisasi penularan virus corona (Covid-19) selama masa libur Natal dan tahun baru atau Nataru 2022. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu diterapkan untuk mengganti kebijakan penyekatan. Ia menegaskan, pada libur Nataru tahun ini pemerintah tidak akan melakukan penyekatan […]

AKTUALITAS.ID – Pemerintah membatasi kerumunan maksimal 50 orang dalam satu ruang publik. Aturan ini bertujuan meminimalisasi penularan virus corona (Covid-19) selama masa libur Natal dan tahun baru atau Nataru 2022.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu diterapkan untuk mengganti kebijakan penyekatan. Ia menegaskan, pada libur Nataru tahun ini pemerintah tidak akan melakukan penyekatan seperti sebelumnya.
“Kita ketahui bahwa kebijakan penyekatan itu tidak ada, tapi kita perkuat di pembatasan ruang publik termasuk kumpulan 50 orang selama periode Nataru,” kata Tito dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/12/2021).
Menurut Tito, aturan itu sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021 terkait larangan berkerumun lebih dari 50 orang selama 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Ia mengatakan, untuk memaksimalkan aturan tersebut, pemerintah bakal mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Ia juga meminta pemerintah daerah menerbitkan aturan terkait penegakan penerapan aplikasi PeduliLindungi.
“Aplikasi ini tidak hanya kita minta dorong digunakan, tapi juga ditegakkan. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengeluarkan SE kepada rekan kepala daerah untuk menerbitkan produk yang akan mengikat masyarakat,” ujar Tito.
Eks Kapolri itu menyatakan, kepala daerah bisa membuat semacam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk menerapkan sanksi bagi pihak yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi.
Menurut dia, peraturan daerah bisa lebih kuat dalam menerapkan sanksi tegas, mulai dari sanksi denda hingga pidana. Sementara, untuk peraturan kepala daerah hanya bisa menjatuhi sanksi administratif.
“Dari segi kecepatan kita minta secepatnya kita buat perda. Nanti kalau perkada bakal panjang. Oleh karena itu, saya keluarkan hari ini SE agar para gubernur dibuat peraturan kepala daerah,” jelas Tito.
-
EKBIS13/03/2025
Menhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan
-
NASIONAL13/03/2025
Prabowo Siapkan Penjara di Pulau Terpencil buat Koruptor: Mereka Gak Bisa Kabur!
-
OLAHRAGA13/03/2025
8 Tim Pastikan Tempat di Perempat Final Liga Champions 2024/25, Duel Panas Menanti!
-
RAGAM14/03/2025
Film “The Brutalist” Sukses Raup 45 Juta Dolar AS di Box Office
-
OLAHRAGA13/03/2025
Patrick Kluivert Siap Bawa Timnas Indonesia Berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
DUNIA13/03/2025
Sidang Malapraktik Maradona: Teriakan Keadilan Menggema di Argentina
-
MULTIMEDIA13/03/2025
FOTO: Hakim Tolak Keberatan Tom Lembong dalam Kasus Korupsi Importasi Gula
-
RAGAM13/03/2025
Dul Jaelani Ungkap Menu Favorit saat Berbuka Puasa: Gorengan dan Teh jadi Menu Favorit