Terkait Demonstrasi ‘Berdarah’, Pemerintah Kazakhstan Tahan Total 7.939 Orang

Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan melaporkan pasukan pemerintah telah menangkap 7.939 orang per pada Senin (10/1) akibat kerusuhan yang memuncak sejak pekan lalu.

Akibat protes ini, banyak gedung pemerintah diserbu dan dikuasai para demonstran, beberapa bahkan dibakar. Sementara itu, otoritas menyalahkan kerusuhan di Kazakhstan terjadi karena ulah para ‘ekstremis’ dan ‘teroris’.

Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev juga telah menahan Kepala Komite Keamanan Nasional Kazakhstan, Karim Masimov, atas dugaan pengkhianatan pada pekan lalu.

Sementara itu, Tokayev mengklaim kerusuhan yang terjadi di negaranya dilatarbelakangi oleh ‘bandit teroris’ dari luar dan dalam negeri.

Para teroris’ ini, kata Tokayev, ‘terlatih melakukan sabotase ideologi, menggunakan informasi salah secara terampil, dan mampu memanipulasi hati masyarakat’. Ia bahkan telah mengeluarkan izin bagi aparat untuk menembak mati para perusuh tanpa peringatan.

Namun, klaim ini dibantah oleh para demonstran.

“Kami bukan preman atau teroris. Satu-satunya yang berkembang di sini adalah korupsi,” kata salah satu perempuan.

Rusia dan kantor berita negara melaporkan sebanyak 164 orang terbunuh akibat demo ini, dikutip dari postingan sosial media pemerintah.

Namun, otoritas kesehatan dan kepolisian tidak mengonfirmasi angka itu dan postingan sosial media tersebut kemudian dihapus.

“Saya pikir ada semacam konspirasi yang berhubungan dengan pasukan penghancur domestik dan asing,” kata Sekretaris Negara Yerlan Karin, Senin (10/1), dikutip dari Reuters.

Demonstrasi di Kazakhstan terjadi imbas puncak amarah publik karena kenaikan harga bahan bakar dan gas LPG. Kemarahan masyarakat terus meluas hingga mengecam perilaku korup pemerintah, standar kehidupan, kemiskinan, dan pengangguran di negara itu.

“Ini adalah pemerintahan yang benar-benar lepas atas kenyataan yang terjadi di lapangan. Ini adalah negara tanpa institusi untuk memberikan protes, satu-satunya cara adalah dengan turun ke jalan,” kata pengamat Paul Stronski dari Carnegie Endowment for International Peace.

“Selama bertahun-tahun, pemerintah tanpa henti menganiaya perbedaan pendapat yang muncul secara damai, membuat orang-orang Kazakhstan merasa gelisah dan putus asa,” tutur Direktur Amnesty International untuk Eropa Timur dan Asia Tengah, Marie Struthers, dalam sebuah pernyataan.