Bertemu DPR, Kakanwil Kemenag Sulut Beberkan Aspirasi Jemaah Soal Keringanan Biaya Transportasi Lokal

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR Komisi VIII, Ashabul Kahfi bersama tim Komisi VIII lainnya melakukan peninjauan ke Asrama Haji Manado. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Utara, Sarbin Sehe menyampaikan beberapa aspirasi jemaah haji Sulawesi Utara, terutama berkaitan dengan biaya transportasi.

“Jemaah haji Sulawesi Utara berharap, ke depan ada keringanan biaya transportasi lokal bagi mereka,” ujar Kakanwil Kemenag Sulut Sarbin Sehe di Manado, Sabtu (15/7/2023).

Saat ini, ujar Sarbin, jemaah haji Sulawesi Utara masih ikut ke Embarkasi Balikpapan. Karenanya, jemaah haji ini kan perlu terbang ke Balikpapan dahulu. “Ongkos pesawat dari Manado ke Balikpapan memerlukan biaya yang sangat besar,” lanjutnya.

“Dari Manado ke Balikpapan hanya ada satu penerbangan reguler selama satu hari. Sedangkan dari Manado ada 774 jemaah. Karena itu kita tidak bisa pakai reguler, harus pakai penerbangan khusus, dan itu sangat mahal,” jelas Sarbin

Hal ini, lanjut Sarbin, belum termasuk transportasi asrama ke bandara dan sebaliknya. “Biaya transportasi lokal jemaah haji, mungkin tertinggi di Indonesia ada di Sulawesi Utara, yaitu total berangkat-pulang di angka sekitar Rp7,2 juta per jemaah,” terang Sarbin.

“Apalagi jemaah haji yang tinggalnya di pulau, ada Kepulauan Talaud, Sangihe, dan lain-lain, itu kan butuh ongkos. Saya kira anggaran untuk kebutuhan jemaah ini jauh lebih penting daripada anggaran rapat-rapat yang besar namun tidak signifikan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjut Sarbin.

Sarbin juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memberikan bantuan biaya kepada setiap jemaah haji, meski jumlahnya beragam, tergantung kebijakan Kabupaten/Kota masing-masing. “Dari Pemprov juga menyediakan bantuan yang besarnya sekitar Rp3 juta per jemaah. Jadi sangat terbantu secara individu,” tutup Sarbin.

Senada dengan Sarbin, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mengatakan bantuan biaya transportasi jemaah haji ini perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan Perda.

“Jadi kita dorong Pemda untuk membuat Perda. Paling tidak ada bantuan supaya biaya ongkos tersebut dapat dikurangi,” tutupnya. (Red)