Kemenko PMK Dukung BNPT Melalui Program Sinergisitas Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Daerah

AKTUALITAS.ID – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan Rencana Aksi Program/Kegiatan Sinergisitas Penanggulangan Terorisme di Marina Inn Hotel, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (2/11/2023).

Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Asril menyampaikan, Kemenko PMK telah berkomitmen untuk mendukung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Program Sinergisitas ini.

Pemerintah terus mengupayakan penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia dengan melakukan koordinasi kebijakan dan sinergi program antar kementerian/lembaga melalui Tim Sinergisitas. Tim Sinergisitas tersebut berada di bawah BNPT selaku Ketua Pelaksana Tim Sinergitas.

“Program Sinergisitas merupakan upaya penanggulangan terorisme dengan pendekatan humanis atau soft approach melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial maupun dengan membuka ruang dialog budaya dan lintas agama,” kata Asdep Asril saat membuka rapat mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana.

 Tim Sinergisitas sendiri berada di bawah Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme yang ditetapkan melalui Kepmenko Polhukam Nomor 22 Tahun 2022.

Tim Sinergisitas merupakan pelibatan secara aktif kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten dalam upaya penanggulangan konflik sosial dan terorisme melalui pendekatan dari hulu ke hilir secara komprehensif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Beberapa kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK secara khusus terkait langsung dengan program terkait penanggulangan terorisme, terutama dalam kaitannya dengan pencegahan dan pendidikan kembali atau reedukasi terhadap mereka yang memiliki kaitan dengan tindak terorisme.

Lebih lanjut, Asril menyampaikan, program Sinergisitas merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya penanggulangan konflik sosial dan terorisme dengan mengkoordinasikan upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan. Kemenko PMK akan mendorong Kementerian dan Lembaga terutama yang ada dalam lingkup koordinasinya untuk mengarahkan program/kegiatannya kedalam program sinergisitas sehingga betul-betul menyentuh orang-orang yang terpapar terorisme.

“Sekalipun terorisme memiliki dimensi yang kompleks, bila program sinergisitas dilakukan dengan efektif dan berkesinambungan diharapkan dapat mengikis habis terorisme,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Bima M. Nor dalam sambutannya mengatakan, penanggulangan radikalisme dan terorisme membutuhkan kerja sama dan kesamaan persepsi semua pihak, dari mulai Pemerintah, TNI dan Polri, swasta dan BUMN, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

BNPT, selaku koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia, memiliki Program Sinergisitas yang melibatkan 46 kementerian/lembaga. Tenaga Ahli Sinergisitas BNPT Ismail menegaskan, kejahatan terorisme bersifat sistemik dan terstruktur. Oleh karenanya, dibutuhkan penanganan dari hulu ke hilir untuk menanggulanginya.

“Kami mengharapkan keterlibatan seluruh komponen, terutama pemerintah daerah. Program Sinergisitas, khususnya di Pulau Sumbawa, merupakan pilot project keberhasilan Program Sinergisitas,” tambah Ismail.

Hasil evaluasi program-program K/L lingkup Kemenko PMK dalam program sinergisitas seperti program Keserasian Sosial, Kearifan Lokal, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, Kartu Indonesia Sehat, Perbaikan Masjid, Bantuan Al Quran, telah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi eks narapidana teroris (napiter) dan keluarganya, serta bagi masyarakat sekitar.

Sebagai informasi, Program Sinergisitas ini telah dilaksanakan di lima provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Kesbangpol Kota Bima, Kepala Kesbangpol Dompu,  Kesbangpol Provinsi NTB, Para Pimpinan OPD Kota Bima, Danrem Kabupaten Dompu, perwakilan Polres Kota Bima,dan Lurah Penatoi Kota Bima. (Rafi)