AKTUALITAS.ID – Meski hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Piplres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024 belum final karena belum diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah memutuskan sikap politiknya.
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, menegaskan, partai berlambang banteng moncong putih ini siap tampil sebagai oposisi non-pemerintahan dan parlemen. Hal itu untuk menjalankan fungsinya, yakni check and balance.
Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kekuasaan terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Jadi, tegasnya, butuh check and balance dalam konteks kebijakan dan implementasinya.
Hasto Kristiyanto menuturkan, berada di luar pemerintahan merupakan sebuah tugas patriotik. Hal itu pernah dilakoni PDIP setelah Pemilu 2004 dan 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan pada 2004 dan 2009, kami memperoleh banyak apresiasi. Itu berkat karena peran serta kami untuk menambah kualitas demokrasi. Bahkan, di luar pemerintahan, adalah tugas patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu,” paparnya, Hasto dalam acara Satu Meja, Rabu (14/2/2024).
Ia melanjutkan, pada Pemilu 2009 terjadi dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Karenanya, kala itu, wakil rakyat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk hak angket.
Ketika itu, muncul sebuah kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Hal itu terjadi lagi pada Pemilu 2024.
Dia meneruskan, banyak pemilih di mancanegara yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, Sikap oposisi ini berkenaan dengan hal fundamental.
Dia menyatakan, dugaan kecurangan hulu-hilir memang benar terjadi. Akan tetapi, pihaknya berhadapan dengan dua hal.
“Petama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi apa pun. Kedua, pihak yang berambisi kekuasaan dan ini diawali oleh rekayasa hukum pada Mahkamah Konstitusi (MK),” paparnya.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau DPR, pihaknya siap berjuang secara kepartaian. Dia menyatakan, dalam dinamika politik, pihaknya berkewajiban menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi kepada publik,” lanjutnya.
Partai ini pun siap berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi. Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa jumlah gerakan masyarakat sipil saat ini melebihi Pemilu 2009. (YAN KUSUMA/RAFI)
