Meski Risiko Tinggi Keselamatan Sandera, Kabinet Israel Setujui Rencana Pencaplokan Kota Gaza

AKTUALITAS.ID – Kabinet keamanan Israel resmi menyetujui usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melakukan pencaplokan Kota Gaza di tengah Jalur Gaza. Keputusan ini diambil meskipun ada peringatan keras dari pasukan militer Israel mengenai risiko tinggi terhadap keselamatan sandera yang masih berada di wilayah tersebut, serta potensi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.

Berbeda dengan rencana awal yang digambarkan sebagai pendudukan penuh Jalur Gaza, pencaplokan Kota Gaza ini lebih terbatas. Netanyahu sebelumnya menyatakan niatnya untuk mengambil alih seluruh wilayah Gaza, namun proposal yang disetujui kabinet menggunakan istilah “pengambilalihan” bukan “pendudukan,” mengacu pada aspek hukum terkait tanggung jawab sipil Israel di Gaza. Meski demikian, sumber resmi menyebut istilah ini lebih bersifat teknis, dan operasi militer dengan kekuasaan penuh akan dijalankan.

Pencaplokan ini dilakukan dengan tujuan utama “mengalahkan Hamas,” namun tetap membuka kemungkinan operasi militer lanjutan di kawasan Gaza yang belum dikontrol. Lima prinsip utama perang yang disepakati kabinet mencakup pelucutan senjata Hamas, pembebasan semua sandera yang tersisa, demiliterisasi Gaza, kontrol keamanan Israel terus-menerus, dan pembentukan pemerintahan sipil pascaperang tanpa kehadiran Hamas maupun Otoritas Palestina.

Saat ini, Israel menguasai 75 persen wilayah Jalur Gaza, namun menghindari masuk ke 25 persen sisanya yang meliputi Kota Gaza dan kamp pengungsi di tengah wilayah tersebut, tempat diyakini sebagian besar sandera ditahan. Hamas memperingatkan akan mengeksekusi sandera jika pasukan Israel mendekat, sebagaimana yang terjadi pada Agustus lalu di Rafah.

Rencana kabinet juga mengatur evakuasi warga sipil sekitar 800.000 orang dari Kota Gaza menuju wilayah selatan dalam waktu hingga (7/10/2025) bertepatan dengan ulang tahun kedua serangan Hamas terhadap Israel. Setelah evakuasi, IDF akan melancarkan serangan darat untuk mengepung dan menumpas sisa anggota Hamas di kota tersebut sebelum melanjutkan operasi ke wilayah Gaza lainnya.

Dalam upaya meminimalkan dampak kemanusiaan, Israel berjanji akan menyediakan bantuan bagi penduduk sipil di luar zona konflik. Bahkan, Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS dan Israel memperluas distribusinya menjadi 16 lokasi operasional.

Meski menolak peran Otoritas Palestina dalam tata kelola Gaza pascakonflik, Netanyahu menyatakan akan menyerahkan kendali kepada “pasukan Arab” setelah pengambilalihan selesai. Namun, hal ini dikhawatirkan menyulitkan rehabilitasi dan stabilitas jangka panjang mengingat syarat keterlibatan negara-negara Arab yang menghendaki peran Ramallah.

Keputusan ini menandai babak baru dalam konflik Israel-Palestina yang penuh risiko, dengan harapan agar langkah militer dapat diimbangi upaya diplomasi dan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan warga sipil. Namun, ketegangan dan ketidakpastian masih menyelimuti masa depan kawasan strategis ini. (Mun)