Netanyahu Tolak Otoritas Palestina Ikut Kelola Jalur Gaza Pascaperang

AKTUALITAS.ID – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) tidak akan dilibatkan dalam pengelolaan Jalur Gaza pascaperang, wilayah yang sebelumnya dikuasai Hamas dan hancur akibat serangan militer Israel sejak Oktober 2023.

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu saat bertemu utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, sebagaimana dikutip dari laporan AFP, Rabu (4/2/2026).

“Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam mengelola Jalur Gaza dengan cara apa pun,” demikian pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri Israel.

Sikap Netanyahu itu muncul di tengah pembahasan rencana gencatan senjata yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski dalam skema tersebut peran Otoritas Palestina dinilai masih abu-abu.

Dalam New York Declaration, yang menjadi salah satu rujukan utama kesepakatan gencatan senjata, fokus utama diarahkan pada pelucutan senjata Hamas serta tuntutan agar kelompok tersebut meninggalkan Jalur Gaza. Dokumen itu tidak secara eksplisit memberikan mandat pengelolaan Gaza kepada Otoritas Palestina.

Beberapa pekan lalu, Trump juga membentuk National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) atau Komite Nasional Administrasi Gaza. Badan ini berada di bawah struktur Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

NCAG terdiri dari 15 teknokrat Palestina dan diketuai Ali Shaath, mantan pejabat sekaligus teknokrat Otoritas Palestina. Meski beranggotakan tokoh Palestina, NCAG tidak berada langsung di bawah kendali resmi PA.

Komite ini bertugas memulihkan layanan vital di Gaza, mulai dari listrik, air bersih, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Selain itu, NCAG juga akan mengelola kehidupan sipil sehari-hari serta mengawasi keamanan sipil di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, NCAG juga diberi mandat untuk mengawasi proses pelucutan senjata, menegakkan satu sistem hukum dan satu rantai komando, serta mengintegrasikan atau membubarkan seluruh kelompok bersenjata melalui mekanisme verifikasi ketat.

Pembentukan NCAG disebut-sebut sebagai upaya menggantikan pemerintahan Hamas dengan pemerintahan teknokratis yang dinilai lebih netral dan dapat diterima komunitas internasional.

Sementara itu, Netanyahu berulang kali menegaskan penolakannya terhadap pembentukan Negara Palestina. Ia juga menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza tidak akan diizinkan sebelum Hamas sepenuhnya didemiliterisasi. (Mun)