Menlu Sugiono: Gaza Bukti Gagalnya Dunia Tegakkan Keadilan

AKTUALITAS.ID – Menteri Luar Negeri RI Sugiono melontarkan kritik terhadap sikap dunia internasional yang dinilai tidak konsisten menerapkan hukum internasional, terutama terkait konflik di Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia menilai tragedi kemanusiaan di wilayah tersebut mencerminkan kegagalan global dalam menegakkan keadilan secara setara.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono saat menghadiri Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota New York, Selasa (26/05/2026).

Indonesia menegaskan prinsip multilateralisme tidak boleh diterapkan secara selektif demi kepentingan politik tertentu. Menurut Sugiono, tragedi di Gaza memperlihatkan lemahnya konsistensi penerapan hukum internasional.

“Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” kata Sugiono dalam keterangannya, Rabu (27/05/2026).

Ia menilai persoalan global saat ini bukan disebabkan hilangnya relevansi Piagam PBB, melainkan penerapan prinsip-prinsip internasional yang dilakukan secara tidak adil dan tebang pilih.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Pemerintah RI berpandangan solusi tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB.

“Solusi Dua Negara berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina,” ujar Sugiono.

Selain menyoroti konflik Palestina, Sugiono juga mengecam meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik. Menurut dia, tindakan itu bukan hanya mengancam keselamatan personel, tetapi juga melemahkan prinsip multilateralisme global.

Ia turut mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS agar jalur pelayaran strategis dunia tidak berubah menjadi arena konflik internasional.

Sugiono juga menyinggung ancaman keamanan baru akibat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan penggunaan senjata otonom yang dinilai berpotensi mengubah pola peperangan global.

Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif terhadap negara berkembang dan mampu bekerja lebih transparan serta akuntabel.

“Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” tutur Sugiono.

Di sela agenda Dewan Keamanan PBB, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri luar negeri negara sahabat, termasuk perwakilan dari China, Argentina, Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba untuk membahas hubungan strategis dan perkembangan isu global. (Purnomo)