Sekjen PBB : Perluasan Permukiman Israel Ancam Kelangsungan Negara Palestina

AKTUALITAS.ID – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan kecaman keras atas lonjakan rencana pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat pada 2025, yang menurut laporan mencapai hampir 47.390 unit perumahan – angka yang jauh melampaui sekitar 26.170 unit pada 2024. Peningkatan ini merupakan level tertinggi sejak PBB mulai melacak data serupa pada 2017, dan memicu kekhawatiran internasional terkait masa depan solusi dua negara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam ekspansi yang menurutnya “tak henti-hentinya”, dan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut memicu ketegangan, menghalangi akses warga Palestina ke tanah mereka, serta mengancam kelangsungan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan Guterres menegaskan bahwa pembangunan permukiman dalam skala besar berpotensi merusak upaya diplomatik dan stabilitas regional.

Laju pertumbuhan permukiman yang dilaporkan jauh di atas rata‑rata tahunan sebelumnya, di mana antara 2017–2022 tercatat penambahan rata‑rata sekitar 12.815 unit per tahun menurut pengamatan PBB. Tanpa memasukkan Yerusalem Timur, diperkirakan sekitar 500.000 pemukim Israel kini tinggal di Tepi Barat, berdampingan dengan sekitar 3 juta penduduk Palestina, kondisi yang memperumit akses, mobilitas, dan hak atas tanah bagi warga Palestina.

Guterres juga menyoroti eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang meningkat sejak Oktober 2023, termasuk operasi militer yang menewaskan banyak warga, mengungsikan penduduk, dan menghancurkan rumah serta infrastruktur. Data yang dikompilasi media internasional menunjukkan korban jiwa dan kerusakan signifikan di kedua belah pihak, mempertegas urgensi langkah diplomatik untuk meredakan ketegangan.

Dampak utama dari lonjakan permukiman ini meliputi: penyempitan ruang hidup dan akses ekonomi bagi warga Palestina, hambatan bagi proses perdamaian dua negara, dan potensi peningkatan konflik lokal. Para pengamat internasional menyerukan penghentian aktivitas permukiman, penegakan hukum internasional, serta dialog politik yang serius untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. (Mun)