Gotham LLC: Perusahaan AS yang Mengincar Keuntungan Besar dari Rekonstruksi Gaza

AKTUALITAS.ID – Rencana rekonstruksi Gaza di bawah Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat dilaporkan membidik keuntungan besar dari proyek bernilai puluhan miliar dolar AS tersebut, bahkan sebelum BoP resmi dibentuk.

Mengutip laporan The Guardian, sebuah perusahaan tanggap bencana berbasis di Amerika Serikat, Gotham LLC, diketahui telah mengajukan proposal kepada pejabat Gedung Putih sejak November 2025. Dalam dokumen tersebut, Gotham disebut meminta jaminan keuntungan hingga 300 persen serta hak monopoli selama tujuh tahun atas sistem logistik dan distribusi bantuan ke Gaza.

Proposal itu dirancang jauh sebelum Board of Peace diresmikan dan Donald Trump ditunjuk sebagai ketuanya. Dewan tersebut juga melibatkan Jared Kushner, menantu Trump, sebagai bagian dari jajaran eksekutif.

Berdasarkan dokumen proposal yang diperoleh The Guardian, Gotham LLC mengusulkan pembangunan “sistem logistik kemanusiaan terintegrasi penuh” untuk pengiriman barang ke Gaza. Skema ini memungkinkan perusahaan memungut biaya dari setiap truk bantuan yang masuk, termasuk penggunaan sistem pergudangan dan distribusi.

Dalam draf tersebut disebutkan bahwa Dewan Perdamaian sebagai klien akan menyetujui pengembalian modal minimal tiga kali lipat, serta memberikan hak eksklusif selama tujuh tahun dengan opsi perpanjangan tiga tahun berikutnya.

Selain itu, The Guardian juga memperoleh slide deck terpisah yang disusun oleh promotor Gaza Support System (GSS) pada Januari 2026, yang menawarkan imbal hasil investasi (ROI) antara 46 persen hingga 175 persen hanya dalam tahun pertama kepada investor, termasuk dana kekayaan negara.

Tiga sumber yang mengetahui proses tersebut menyebutkan bahwa pejabat BoP dan Gedung Putih tengah menjajaki pendanaan dari sovereign wealth fund, seperti Mubadala dari Uni Emirat Arab, untuk mendanai proyek rekonstruksi Gaza.

CEO Gotham LLC, Matthew Michelsen, sebelumnya menyatakan telah menghentikan proposal tersebut. Namun, menurut laporan The Guardian, salah satu mitra perusahaan masih terlibat aktif dalam pembahasan sistem logistik Gaza.

Mitra Gotham, Chris Vanek, disebut berkoordinasi dengan pejabat Gedung Putih terkait GSS dalam beberapa pekan terakhir. Dalam pernyataan tertulis, Vanek menegaskan tidak ada kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati.

“Tidak ada perjanjian atau kontrak yang ada. Saya memberikan bantuan ini atas biaya sendiri untuk mendukung upaya perencanaan perdamaian,” ujar Vanek melalui juru bicara Gotham.

Pihak Gotham juga menyatakan bahwa Vanek belum melakukan pembahasan mengenai pembiayaan, investasi, maupun pengembalian modal, dan menyebut klaim terkait margin keuntungan masih bersifat spekulatif.

Meski demikian, pakar hukum kontrak federal AS Charles Tiefer menilai skema keuntungan yang diusulkan Gotham sangat tidak wajar.

“Belum pernah ada kontrak pemerintah AS yang menjamin pengembalian modal tiga kali lipat. Mendapat 25 persen saja sudah dianggap luar biasa,” ujar Tiefer, yang pernah duduk di Komisi Kontrak Masa Perang Irak dan Afghanistan. “Ini terlihat seperti perampokan,” tambahnya.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), nilai rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai lebih dari 70 miliar dolar AS. PBB mencatat sekitar tiga perempat bangunan di Gaza hancur, dan 90 persen penduduknya mengungsi akibat serangan Israel.

Donald Trump, yang menggambarkan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”, ditunjuk sebagai Ketua Board of Peace. Ia mengangkat Jared Kushner ke dalam jajaran eksekutif dan menunjuk sejumlah negara sebagai anggota dewan.

Dalam forum World Economic Forum di Davos pada 22 Januari 2026, Kushner menyebut Gaza memiliki “peluang investasi yang luar biasa”. Ia mempresentasikan rencana induk pembangunan kembali wilayah pesisir Mediterania tersebut menjadi pusat pariwisata, perdagangan, pelabuhan, dan manufaktur.

Meski demikian, hingga kini belum ada rincian resmi terkait kontrak atau mekanisme pengadaan. Gedung Putih menyatakan Dewan Perdamaian masih dalam tahap awal pembentukan dan seluruh skema bisnis masih akan diputuskan di kemudian hari. (Mun)