Wakil Ketua MPR: ESG Harus Diimplementasikan Secara Nyata untuk Atasi Krisis Iklim

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI, Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno, memberikan peringatan keras terkait penerapan environmental, social, and governance (ESG) di Indonesia. Ia menegaskan bahwa ESG tidak boleh sekadar menjadi slogan atau kegiatan seremonial, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan konkret dan penegakan hukum yang konsisten.

Menurut Eddy, Indonesia saat ini sudah berada pada fase krisis iklim yang serius, ditandai dengan degradasi ekosistem tinggi dan bencana hidrometeorologi yang kian masif.

“ESG jangan hanya menjadi lip service. Saat ini kita menghadapi degradasi ekosistem yang sangat tinggi. Ini tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat karena kita sudah berada pada fase krisis iklim,” ujar Eddy dalam ESG Sustainability Forum di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Meski aspek lingkungan dan sosial sangat vital, Eddy menilai elemen governance atau tata kelola adalah kunci keberhasilan ESG. Tata kelola ini mencakup regulasi, aturan turunan, hingga legislasi yang kuat.

“Tanpa governance yang kuat, ESG tidak akan berjalan secara nyata. Tata kelola mencakup kebijakan dan yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kegagalan dalam mengimplementasikan ESG (sikap in-action) justru akan memicu kerugian ekonomi yang lebih besar, kerusakan alam, hingga hilangnya nyawa. Terlebih, pemerintah saat ini membidik target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, yang mensyaratkan stabilitas ekosistem dan transisi energi yang berkelanjutan.

Eddy juga menyoroti bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini terjadi di Sumatra sebagai “alarm keras” bagi bangsa Indonesia. Ia menyebut peristiwa tersebut bukan hanya dipicu oleh krisis iklim, tetapi diperparah oleh praktik illegal mining (tambang ilegal) dan pembalakan liar akibat lemahnya Good Corporate Governance (GCG).

“Indonesia memiliki sumber daya alam dan cadangan mineral yang besar. Ini harus dimanfaatkan melalui hilirisasi untuk pendapatan negara, tetapi dengan batasan yang jelas dan tata kelola yang kuat,” lanjut Eddy.

Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya percepatan transisi energi untuk mencapai target net zero emission sebelum 2060. Namun, ia mengingatkan agar aspek sosial tidak diabaikan, terutama bagi masyarakat pesisir dan berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap perubahan ekologis.

Eddy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk belajar dari peristiwa bencana yang ada agar tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam melakukan perbaikan lingkungan.

“Kejadian kemarin adalah alarm. Jika kita tidak belajar dari alarm itu, kita menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan kepada kita,” pungkasnya. (Mun)