RUU Penyiaran Baru Bikin Kreator Konten Was-Was?

AKTUALITAS.ID – Wacana pengaturan kreator konten (content creator) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru memicu perhatian luas publik digital. Menjawab kekhawatiran soal potensi pembatasan ruang gerak di media sosial, pemerintah akhirnya angkat bicara dan memasang garis batas yang tegas.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, memastikan revisi aturan lewat RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dirancang untuk memberangus kreativitas warganet maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (13/11/2026).

Zaman Berubah, Penonton Kini Jadi Produsen

Menurut Angga, regulasi penyiaran warisan tahun 2002 sudah tidak lagi relevan menghadapi gempuran era digital. Pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat terjadi begitu masif, di mana layar televisi perlahan tergeser oleh gawai.

“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujarnya menyoroti fenomena ledakan kreator digital.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu ada pemisahan yang jelas antara aktivitas kreator konten organik di media sosial dengan lembaga penyiaran profesional.

Channel Raksasa Bakal Diatur Layaknya TV

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran, pemerintah mengunci tiga prinsip krusial. Pertama, menjaga kebebasan berekspresi. Angga menjamin akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten promosi UMKM tidak akan dipukul rata sebagai lembaga penyiaran yang wajib mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Aturan ketat justru menyasar kreator berskala industri yang operasinya menyerupai stasiun televisi.

“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” jelas Wamenkomdigi.

Paksa Algoritma Platform Digital Bertanggung Jawab

Prinsip kedua berfokus pada perlindungan anak dari paparan konten berbahaya. Pemerintah menyoroti ketimpangan regulasi yang mencolok antara media konvensional yang diawasi ketat dengan platform digital yang cenderung bebas.

Melalui DIM RUU Penyiaran, pemerintah mendorong penerapan pembatasan akses berbasis usia, verifikasi umur yang ketat, hingga transparansi algoritma distribusi konten demi keselamatan generasi muda.

“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” tandasnya.

Akhiri Ketimpangan Industri Penyiaran

Sementara prinsip ketiga adalah menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat bagi industri penyiaran nasional. Selama ini, televisi dan radio dibebani kewajiban berlapis mulai dari standar isi siaran, pajak, hingga aturan ketenagakerjaan, sementara platform digital melenggang tanpa beban serupa.

“Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” imbuh Angga.

Guna mencegah tumpang tindih hukum, penyusunan DIM RUU Penyiaran ini turut melibatkan koordinasi lintas kementerian agar selaras dengan beleid lainnya, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Pers, serta UU Cipta Kerja. (Irawan/Mun)