Krisis Penjara Inggris, Ribuan Narapidana Keluar Lebih Awal

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Inggris mengambil langkah drastis untuk mencegah sistem pemasyarakatan mencapai titik kritis. Sebanyak 4.500 narapidana di Inggris dan Wales akan dibebaskan lebih awal secara bertahap setelah kapasitas penjara dilaporkan hampir penuh.

Kebijakan kontroversial itu diterapkan menyusul kondisi penjara yang disebut berada di ambang krisis akibat lonjakan jumlah penghuni yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian Kehakiman Inggris, populasi penjara per 28 September mencapai 87.499 orang atau sekitar 98,2 persen dari total kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa fasilitas penahanan tidak lagi mampu menampung narapidana baru dalam waktu dekat.

Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah menerapkan skema pembebasan bertahap terhadap 4.500 tahanan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Gelombang pertama dimulai dengan pembebasan sekitar 700 narapidana. Secara keseluruhan, program tersebut akan berlangsung dalam 10 tahap hingga Juni 2027 mendatang.

Meski demikian, keputusan ini langsung memicu kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengawasi ribuan mantan narapidana yang kembali ke tengah masyarakat.

Menjawab kekhawatiran itu, pemerintah menegaskan para napi yang dibebaskan tidak sepenuhnya bebas tanpa pengawasan. Mereka tetap diwajibkan mematuhi berbagai ketentuan ketat, termasuk penggunaan alat pelacak elektronik atau electronic tagging.

Menteri Keuangan Inggris James Murray mengakui keputusan tersebut tidak populer, namun menurutnya pemerintah berada dalam situasi yang sangat sulit.

“Saya tahu tingkat kekhawatiran dan mungkin kemarahan akan sangat tinggi. Tapi perlu saya tegaskan bahwa ini bukanlah situasi di mana ada solusi yang baik. Hanya ada serangkaian pilihan yang sangat sulit yang harus kita ambil,” ujarnya.

Murray menyebut sistem penjara saat ini berada di ambang kehancuran. Tanpa langkah pembebasan dini, pemerintah berisiko menghadapi situasi di mana pelaku kejahatan yang baru ditangkap tidak lagi memiliki tempat di dalam penjara.

Program pembebasan lebih awal sebenarnya bukan kebijakan baru. Skema itu pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan sebelumnya dan telah digunakan untuk membebaskan lebih dari 10.000 narapidana dalam periode Oktober 2023 hingga September 2024.

Pemerintah juga telah merevisi aturan masa hukuman melalui Undang-Undang Penghukuman guna mengurangi tekanan terhadap kapasitas penjara. Melalui aturan tersebut, sebagian narapidana dapat memperoleh pembebasan lebih cepat setelah menjalani sebagian masa hukumannya.

Namun tidak semua narapidana dapat mengikuti program tersebut. Pemerintah mengecualikan sejumlah kasus berat seperti pembunuhan, pelecehan seksual terhadap anak, serta perkara yang menyebabkan atau membiarkan kematian anak.

Meski demikian, kekhawatiran publik belum mereda. Komisioner Korban London Andrea Simon mengingatkan bahwa alat pelacak elektronik tidak dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana baru.

Menurutnya, alat tersebut hanya berfungsi memantau lokasi seseorang, bukan menghentikan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Pemerintah berjanji akan bertindak tegas apabila napi yang mendapat pembebasan bersyarat melanggar aturan. Mereka dapat langsung dikembalikan ke penjara apabila melakukan tindak kriminal baru, menghubungi korban, atau melanggar ketentuan tempat tinggal yang telah ditetapkan.

Selain itu, otoritas juga menerapkan pembatasan wilayah pergerakan bagi sebagian narapidana guna meminimalkan risiko kontak dengan korban dan meningkatkan pengawasan.

Langkah pembebasan ribuan napi ini menjadi gambaran nyata krisis kapasitas penjara yang sedang dihadapi Inggris. Di satu sisi pemerintah berusaha mencegah sistem pemasyarakatan kolaps, namun di sisi lain muncul kekhawatiran besar terkait keamanan publik dan efektivitas pengawasan terhadap para narapidana yang kembali ke masyarakat. (Mun)