Bahas Penguatan Ekonomi Syariah RI, PBNU Gandeng Konsultan Singapura

AKTUALITAS.ID – Diskusi pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keterampilan kejuruan, memperluas pelatihan keuangan Islam dan program kejuruan melalui jaringan akar rumput PBNU dan kemitraan internasional, integrasi keuangan sosial kelembagaan, dan penyaluran sebagian hasil untuk mendukung infrastruktur pendidikan, kesehatan, zakat, dan wakaf PBNU, demi memastikan distribusi yang adil dan keadilan sosial digelar PBNU di Jakarta.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggandeng konsultan ekonomi Harvest Advisors Investment Management asal Singapura dalam membahas upaya penguatan ekonomi syariah di tanah air.

“Kegiatan ini merupakan acara yang diselenggarakan sebagai upaya PBNU untuk terlibat di dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Gus Ulil, sapaan akrabnya, mengatakan potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, namun pada implementasinya, Indonesia masih kalah dengan negara-negara di dunia Islam.

“Termasuk di Asia Tenggara, kita masih kalah dibandingkan dengan Malaysia misalnya,” kata dia.

Oleh karena itu, ujar Gus Ulil, diskusi ini bermaksud agar ekosistem ekonomi syariah di Indonesia bisa menjadi lebih kuat lagi.

Ia menilai upaya ini merupakan upaya yang ambisius, sebab sebelumnya PBNU belum pernah terlibat dalam hal ini.

“Ini proyek yang ambisius sekali karena teman-teman di sini, di dalam tim ini, itu berambisi menjadikan Indonesia sebagai halal hub atau pusat perdagangan/bisnis halal di kawasan di Asia Tenggara, juga di dunia nantinya,” ucap Gus Ulil.

Forum diskusi tersebut mengidentifikasi empat area prioritas untuk investasi yang sesuai dengan syariah, meliputi inovasi dan teknologi produk syariah, peluncuran platform investasi halal terintegrasi AI untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta pemangku kepentingan lainnya.  (Yan Kusuma/goeh)