5 Pejabat Bea Cukai Pelabuhan Bakal Diganti

AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memandang sumber daya manusia di DJBC memiliki kemampuan yang mumpuni, namun masih perlu dorongan kuat agar kinerjanya optimal.

Menkeu bakal mengganti sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di lima pelabuhan pada besok Rabu.

“Kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dia merinci perombakan itu akan dilakukan terhadap pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara; Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang; Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Batu Ampar, Batam; dan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Perombakan itu, kata dia, tidak menyasar semua pejabat. Menkeu akan mempertimbangkan rencana restrukturisasi secara selektif, baik terkait pejabat yang diganti maupun keputusan yang akan diambil terhadap pejabat terkait.

“Nggak (semua pejabat). Sebagian dirumahkan, sebagian nggak. Tergantung doa mereka nanti malam,” tambahnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah memberikan sinyal perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat DJBC dalam waktu dekat.

Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.

Menurut dia, langkah ini diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara. Pergantian sejumlah pejabat menjadi bagian dari upaya memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai.

“Ini message (pesan) untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan terkait calon pengganti pejabat yang dirombak, Purbaya mengatakan rotasi bakal dilakukan di internal DJBC. Menurutnya, mendatangkan pejabat dari luar justru membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama.

Selain DJBC, Purbaya juga menyinggung rencana perombakan di jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meski ia belum merinci lebih lanjut.

(Ari Wibowo/goeh)