Stop Ganjil Genap! DPRD DKI Minta Pemprov Pikirkan Solusi Jangka Panjang Atasi Macet

AKTUALITAS.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan ganjil genap yang selama ini diterapkan di ibu kota. Menurutnya, kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan masalah kemacetan Jakarta dan hanya bersifat solusi sementara atau “tambal sulam”.

“Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” tegas Rio saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Rio menyoroti adanya ketidakjelasan arah kebijakan transportasi di Jakarta. Di satu sisi, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), namun di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) masih mengandalkan sistem ganjil genap sebagai solusi utama mengatasi kemacetan. “Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rio mengingatkan kebijakan ganjil genap hanyalah solusi jangka pendek yang belum menyentuh akar permasalahan kemacetan di Jakarta. Ia bahkan mengungkapkan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa kebijakan ini justru berpotensi kontraproduktif. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi cenderung membeli kendaraan tambahan untuk menghindari pembatasan ganjil genap.

“Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan Pemprov DKI belum akan menerapkan kebijakan ERP karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal. ERP sendiri merupakan sistem pengendalian lalu lintas dengan mengenakan tarif elektronik kepada kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu pada jam sibuk, dengan tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurai kemacetan.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem ganjil genap di 25 lokasi di ibu kota sebagai upaya mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Namun, kritik dari anggota DPRD ini menunjukkan adanya keraguan terhadap efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi masalah kemacetan yang kompleks di Jakarta. Perlunya solusi struktural dan jangka panjang menjadi tuntutan utama untuk mengatasi persoalan transportasi di ibu kota. (Yan Kusuma/Mun)