Ketua DPR: Kekerasan KKB di Papua Tak Bisa Lagi Dianggap Biasa

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyampaikan pernyataan keras terkait kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Puan menegaskan aksi brutal yang menyasar berbagai kalangan, termasuk warga sipil tak bersalah, tidak dapat lagi dianggap sebagai hal yang normal.

“Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” tegas Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Pernyataan ini disampaikan Puan sebagai respons atas serangan KKB yang kembali merenggut nyawa 11 warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang terjadi pada tanggal 5 hingga 8 April 2025.

“Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” ujarnya dengan nada prihatin.

Menurut Puan, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban jiwa, terutama dari kalangan warga sipil, bukanlah sekadar angka statistik belaka. Lebih dari itu, korban adalah nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari negara.

“Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak warga sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan masyarakat, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” tandasnya.

Ketua DPR RI ini mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus serangan KKB di Yahukimo hingga ke akar-akarnya. Selain itu, ia juga meminta jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil yang berada di Papua agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.

Dalam keterangannya, Puan juga menyoroti perlunya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik di Papua. Ia meminta Pemerintah untuk melibatkan tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil sebagai jembatan damai dan fasilitator komunikasi.

“Masalah Papua bukanlah soal separatisme belaka, melainkan soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih,” kata Puan Maharani.

Untuk itu, Puan berpandangan bahwa pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan dinilai belum mampu menyelesaikan akar persoalan di Papua secara optimal. Ia menyerukan adanya langkah baru yang lebih mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi di Papua.

Puan kemudian menegaskan DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, DPR RI akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan kesejahteraan masyarakat di sana.

“DPR akan terus mengawal demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkas Puan, menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mencari solusi komprehensif untuk permasalahan di Papua. (Mun/Ari Wibowo)