KPU Jadi Lembaga Terinformatif, Afifuddin: Kami Senantiasa Terbuka Melayani

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinobatkan sebagai lembaga non struktural terinformatif tahun 2025 berdasarkan penilaian objektif Komisi Informasi Pusat (KIP). KPU meraih nilai nyaris sempurna, yakni 97,84, dan menempati peringkat pertama sebagai badan publik paling terbuka dalam penyampaian informasi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

Dalam kategori lembaga non struktural, KPU dinilai sebagai yang paling informatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian yang berhasil diraih lembaganya. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran KPU di semua tingkatan.

“KPU bersyukur atas capaian ini dan berharap dapat terus mempertahankannya,” ujar Afifuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Ia menegaskan, KPU berkomitmen memberikan pelayanan informasi terbaik bagi masyarakat, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Keterbukaan informasi, kata Afif, menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

“KPU senantiasa terbuka dan siap melayani informasi yang dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.

Daftar Lembaga Non Struktural Terinformatif 2025

Berikut daftar lembaga non struktural dengan predikat terinformatif berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat:

1 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) – 97,84

2 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) – 97,70

3 – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) – 97,07

4 – BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam – 96,90

5 – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) – 96,23

6 – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) – 94,61

7 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – 94,50

8 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) – 94,31

9 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) – 93,41

10 – Lembaga Sensor Film (LSF) – 91,43

11 – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) – 91,24

Capaian ini memperkuat posisi KPU sebagai lembaga publik yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, sekaligus menjadi contoh bagi badan publik lainnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. (Mun)