DPR Minta Pemerintah Siagakan Bencana Hidrometeorologi Akibat 3 Siklon Tropis

AKTUALITAS.ID – Komisi V DPR RI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menetapkan status siaga bencana di wilayah yang terdampak tiga sistem siklon tropis yang terdeteksi di sekitar Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat mobilisasi personel, logistik, dan anggaran guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mendeteksi Siklon Tropis Nokaen di utara Sulawesi Utara, serta dua bibit siklon tropis lainnya yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.

“Kami menilai munculnya Siklon Tropis Nokaen di utara Sulawesi Utara serta dua bibit siklon lainnya merupakan ancaman serius yang dapat memicu eskalasi bencana hidrometeorologi secara masif. Karakteristik siklon tropis tidak hanya membawa hujan lebat, tetapi juga angin kencang dan kenaikan muka air laut atau rob,” ujar Huda kepada wartawan, Minggu (18/1/2026).

Huda menekankan perlunya antisipasi dini yang terkoordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas untuk meminimalkan dampak bencana.

“Maka dari itu perlu adanya antisipasi dini yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas,” tambahnya.

Huda mendorong pemerintah pusat agar segera menetapkan status siaga bencana di provinsi yang berpotensi terdampak langsung oleh sistem siklon tropis tersebut, khususnya Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Menurutnya, penetapan status siaga akan mempermudah mobilisasi personel, peralatan, dan anggaran siap pakai, sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.

“Status siaga ini juga harus memastikan ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar di wilayah yang berpotensi terisolasi akibat gelombang tinggi atau banjir yang memutus jalur transportasi,” ucapnya.

Selain itu, Komisi V DPR meminta pemerintah melakukan modifikasi cuaca untuk meminimalkan potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir bandang, terutama di wilayah rawan.

Huda juga menegaskan peran strategis pemerintah daerah sebagai garda terdepan penanganan bencana, dengan melakukan langkah-langkah preventif seperti pengerukan drainase dan normalisasi sungai.

“Pemda di kawasan rawan harus masif melakukan pengerukan drainase, normalisasi sungai, serta pemeriksaan kekuatan tanggul laut dan sungai sebelum debit air meningkat,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta melakukan penertiban pohon tua dan baliho di sepanjang jalan guna meminimalkan risiko tumbang akibat angin kencang hingga 75 km/jam dari Siklon Nokaen.

“Pemda harus menyiapkan tempat evakuasi yang layak dan aman serta memastikan jalur evakuasi bebas hambatan,” imbuh Huda.

Syaiful Huda juga mengingatkan penyelenggara layanan transportasi, terutama sektor maritim dan aviasi, untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta otoritas pelabuhan di wilayah utara dan timur Indonesia menerapkan penundaan (hold) keberangkatan kapal, baik kecil maupun besar, jika tinggi gelombang membahayakan keselamatan.

“Otoritas bandar udara juga harus mewaspadai potensi awan cumulonimbus (Cb) yang masif di sekitar pusaran siklon, karena dapat menyebabkan turbulensi pesawat secara ekstrem,” katanya. (Bowo/Mun)