Nalar Bangsa Institute Sebut Serakahnomic Ancaman Kedaulatan Ekonomi

AKTUALITAS.ID – Dewan Pembina Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, melontarkan kritik keras terhadap apa yang ia sebut sebagai serakahnomic, sebuah ideologi ekonomi-politik yang dinilai bersifat destruktif, anti-rakyat, dan melegitimasi perampokan kekayaan nasional atas nama mekanisme pasar.

Dalam siaran pers yang disampaikan Sabtu (24/1/2026), Bin Bin menyatakan bahwa serakahnomic bukan sekadar perilaku rakus individu elite, melainkan sebuah arsitektur kebijakan sistemik yang secara sadar memindahkan kekayaan bangsa ke tangan segelintir oligarki, sekaligus melumpuhkan peran negara sebagai alat perjuangan kolektif rakyat.

“Di balik bahasa teknokratis yang terdengar rasional dan modern, beroperasi ideologi ekonomi yang destruktif dan anti-rakyat. Serakahnomic hidup dari doktrin bahwa pasar selalu benar dan negara selalu salah,” tegas Bin Bin.

Menurutnya, dari doktrin tersebut lahir berbagai kebijakan seperti deregulasi tanpa kendali, liberalisasi devisa yang berlebihan, pembiaran ekspor bahan mentah, serta perlindungan masif terhadap kepentingan modal besar, baik domestik maupun global. Akibatnya, negara dipaksa mundur, sementara rakyat diminta berkorban demi kepentingan elite ekonomi.

“Ini bukan kesalahan teknis kebijakan, tetapi pilihan ideologis,” ujarnya.

Negara Dipaksa Tunduk oleh Modal

Bin Bin menjelaskan, ciri utama serakahnomic adalah penundukan kekuasaan politik oleh kepentingan ekonomi segelintir orang. Demokrasi, kata dia, direduksi sebatas prosedur elektoral, sementara keputusan strategis ekonomi ditempatkan di luar jangkauan kedaulatan rakyat.

Kebijakan fiskal, moneter, hingga pengelolaan sumber daya alam diperlakukan seolah-olah netral, padahal sarat kepentingan kelas. Istilah seperti efisiensi, iklim investasi, dan kepercayaan pasar terus digunakan untuk membenarkan keuntungan privat di atas kepentingan publik.

“Subsidi untuk rakyat dianggap beban, tetapi insentif korporasi disebut kebutuhan. Negara kuat dicurigai, sementara korporasi raksasa dipuja,” kata Bin Bin.

Ia menyebut kondisi ini sebagai neoliberalisme tahap lanjut, di mana praktik perampokan dilegalkan melalui regulasi dan kebijakan negara sendiri.

Prabowo Dinilai Jadi Garis Pemisah Ideologis

Dalam konteks tersebut, Bin Bin menilai sikap Presiden Prabowo Subianto menjadi garis pemisah ideologis yang jelas antara kepentingan nasional dan serakahnomic. Menurutnya, Prabowo secara konsisten menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh pasar dan kekayaan bangsa tidak boleh dikuasai segelintir orang.

Prabowo, kata dia, menolak logika ekonomi yang membiarkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah serta menentang kebijakan yang membiarkan devisa hasil ekspor mengalir bebas ke luar negeri tanpa kendali negara.

“Bagi Presiden Prabowo, ekonomi bukan wilayah teknokrasi steril, melainkan arena politik kebangsaan. Pasar harus melayani kepentingan nasional, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Perlawanan Ideologis Tak Bisa Ditawar

Bin Bin menegaskan, melawan serakahnomic tidak cukup dilakukan melalui retorika moral atau koreksi teknis kebijakan semata. Yang dibutuhkan adalah arah politik yang tegas dan berpihak, yakni memperkuat peran negara, menutup kebocoran kekayaan nasional, serta mengakhiri pemujaan buta terhadap pasar.

“Ini adalah perjuangan ideologis. Tidak netral. Tidak abu-abu,” tegasnya.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Partai PRIMA, Agus Jabo Priyono, yang menyerukan persatuan rakyat untuk melawan ideologi tersebut.

“Kalau Indonesia mau maju, adil, dan makmur, kita harus bersatu, bergotong royong, dan enyahkan serakahnomic ini,” kata Agus Jabo.

Bin Bin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak akan ada kemajuan tanpa keberanian melawan keserakahan yang dilembagakan, tidak ada keadilan tanpa negara yang berpihak, dan tidak ada kemakmuran tanpa persatuan rakyat untuk membersihkan arah pembangunan nasional dari ideologi serakahnomic. (Mun)