DPR: Impor Pikap Langgar Asta Cita Presiden Prabowo

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengkritik rencana pemerintah mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Nilai impor tersebut disebut mencapai Rp24,66 triliun dan direncanakan menggunakan pendanaan dari BUMN.

Gobel menilai kebijakan impor mobil pikap dan truk dalam jumlah besar itu tidak sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penggunaan dana BUMN untuk membiayai produk luar negeri justru berpotensi menggerus dukungan terhadap industri nasional.

“Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Asta Cita, bahkan melanggar Asta Cita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain,” tegas Gobel, dikutip, Sabtu (28/2/20260.

Gobel mempertanyakan urgensi impor kendaraan tersebut, mengingat Indonesia memiliki kemampuan produksi dalam negeri. Ia menyinggung peran PT Pindad yang dinilai mampu memproduksi kendaraan sendiri.

Menurutnya, pengadaan mobil untuk KDMP semestinya menjadi momentum bagi industri strategis nasional untuk menunjukkan kapasitas dan daya saingnya.

“Pengadaan mobil untuk KDMP ini mestinya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya,” ujarnya.

Ia pun melontarkan kritik keras atas kebijakan impor tersebut. “Kita sedang membiayai rakyat sendiri atau kita sedang memberikan jajan ke rakyat negara lain?” kata Gobel.

Lebih lanjut, Gobel mengingatkan agar program Koperasi Desa Merah Putih tidak disalahartikan sebagai proyek semata. Ia menegaskan bahwa KDMP merupakan program strategis yang harus dijalankan sesuai visi dan misi presiden untuk memperkuat ekonomi desa dan kemandirian nasional.

“KDMP itu program, bukan proyek. Jadi harus dijalankan sesuai visi-misi Bapak Presiden. Kita harus sama-sama menjaga visi-misi Presiden,” pungkasnya.

Pernyataan Gobel menambah daftar sorotan terhadap rencana impor 105 ribu pikap dan truk dari India. Isu ini diperkirakan akan terus menjadi perdebatan, terutama terkait keberpihakan kebijakan terhadap industri dalam negeri dan penggunaan anggaran negara. (Bowo/Mun)