Said Abdullah Tegas Tolak Pengurangan Subsidi BBM

AKTUALITAS.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menolak tegas usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi membebani masyarakat kecil di tengah tekanan harga energi global.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4), Said menegaskan bahwa subsidi BBM harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari perlindungan sosial pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Yang diperlukan justru memastikan subsidi seperti LPG 3 kilogram tepat sasaran,” ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Said, persoalan utama bukan pada besaran subsidi, melainkan akurasi penyaluran kepada masyarakat yang berhak. Ia mendorong pemerintah memperketat sistem distribusi dengan memanfaatkan teknologi identifikasi seperti sidik jari atau retina mata.

Langkah tersebut dinilai penting agar subsidi tidak salah sasaran dan benar-benar dinikmati kelompok masyarakat miskin.

Said juga mengungkapkan adanya ketimpangan data penerima subsidi. Dari total sekitar 8,6 juta penerima, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai tepat sasaran.

“Artinya masih banyak yang tidak tepat. Ini yang harus dibenahi, bukan malah mengurangi subsidinya,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai kenaikan harga minyak dunia memang berdampak luas. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi subsidi bagi masyarakat rentan.

“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebagai alternatif, Said menyarankan pemerintah mempertimbangkan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhitungkan dampak inflasi secara menyeluruh.

“Kalau mau disesuaikan, yang non-subsidi lebih masuk akal. Tapi tetap harus dihitung dampak inflasinya karena efeknya bisa ke mana-mana,” jelasnya.

DPR pun meminta pemerintah tidak gegabah dalam merespons kenaikan harga minyak global. Stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat kecil dinilai harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan energi nasional. (Bowo/Mun)