Panglima TNI Beri Lampu Hijau Prajurit Lawan Begal

AKTUALITAS.ID – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan izin kepada jajaran prajurit TNI untuk membantu kepolisian dalam menangani maraknya aksi begal yang terjadi di sejumlah wilayah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas, yang menegaskan bahwa tidak terdapat instruksi khusus dalam bentuk operasi militer terkait pemberantasan begal. Namun, Panglima TNI memberikan persetujuan agar prajurit dapat terlibat dalam konteks membantu Polri menjaga keamanan masyarakat.

“Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri,” ujar Nas, dikutip Rabu (27/5/2026).

Meski demikian, TNI menegaskan tidak akan terlibat langsung dalam proses penangkapan, penindakan hukum, maupun pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan. Peran TNI sebatas memberikan dukungan pengamanan dan kehadiran di lapangan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Nas juga menekankan bahwa koordinasi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kasus begal di lapangan.

“TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya.

Maraknya kasus begal di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, menjadi perhatian aparat keamanan. Di wilayah Jakarta Barat, misalnya, pemerintah setempat bersama Forkopimko berencana memperluas pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan kejahatan.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah sebelumnya menyampaikan bahwa pemasangan CCTV akan dilakukan baik secara mandiri oleh pemerintah maupun melalui imbauan kepada gedung, kantor, serta pelaku usaha untuk meningkatkan sistem keamanan lingkungan.

Pihaknya juga akan mengeluarkan surat imbauan resmi sebagai bagian dari penguatan pengamanan wilayah dan implementasi arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Firman/Mun)