Wellem Kayoi Desak Mendagri Batalkan Tahapan Seleksi Kursi DPRP

AKTUALITAS.ID – Wellem Kayoi, salah satu peserta seleksi kursi pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme Otsus, mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (16/1/2025) untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Panitia Seleksi (Pansel).

Kayoi merasa Pansel tidak melaksanakan tugasnya dengan transparan dan konsekuen, yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap tahapan seleksi yang telah dilakukan.

“Yang kami lakukan ini adalah bentuk ketidakpuasan kami kepada Pansel yang tidak bekerja secara konsekuen dan transparan,” ujar Kayoi di Kantor Kemendagri.

Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap tahapan seleksi yang dirasa tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kayoi kemudian meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk membatalkan tahapan seleksi kursi DPRP Otsus periode 2024-2029 yang telah dijalankan oleh Pansel, dan meminta agar proses tersebut diklarifikasi dan ditinjau kembali.

Ia juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait ketidakpuasan administrasi dalam seleksi tersebut.

Selama audiensi dengan pihak Kemendagri, Kayoi mengungkapkan beberapa masalah yang menurutnya mencederai profesionalisme Pansel, termasuk ketidaktransparanan dalam pengumuman nilai peserta seleksi dan adanya penerimaan peserta yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Nilai dari calon peserta seleksi tidak diumumkan secara terbuka, yang merupakan salah satu bentuk ketidaktransparanan,” jelasnya.

Selain itu, Kayoi juga mengkritik praktik Pansel yang membuka pendaftaran peserta seleksi tanpa melalui rekomendasi Dewan Adat Suku.

Menurutnya, sesuai dengan aturan, calon peserta seharusnya terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Adat Suku sebelum mendaftar melalui Kesbangpol Kabupaten atau Provinsi.

“Hal ini menunjukkan bahwa Pansel tidak menghargai Dewan Adat Suku yang telah menyelenggarakan tahapan seleksi di tingkat lokal,” tegasnya.

Kayoi berharap Kementerian Dalam Negeri dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini agar proses seleksi dapat berlangsung dengan adil dan transparan. (Dama Ramadhan)