Wakil Ketua Banggar DPR Usul Pilkada Provinsi Dipilih oleh DPRD untuk Efisiensi Biaya

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tingkat provinsi. Ia mengusulkan agar pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat. Usulan ini muncul karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pilkada langsung, terutama pada Pemilu 2024.

Jazilul menilai bahwa biaya Pilkada, seperti yang terjadi di Jawa Barat yang menghabiskan lebih dari Rp1 triliun, sangat besar. Menurutnya, jika anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan di daerah, khususnya di kabupaten yang membutuhkan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), dampaknya bisa jauh lebih besar dalam meningkatkan ekonomi daerah.

“Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” ujar Jazilul di Jakarta pada Kamis (29/11/2024).

Lebih lanjut, Jazilul berpendapat bahwa otonomi daerah sebenarnya telah diberikan kepada kabupaten/kota, dan oleh karena itu Pilkada langsung seharusnya cukup dilakukan di tingkat kabupaten/kota saja. Ia mengusulkan agar Pilkada di tingkat provinsi dievaluasi kembali dan mekanisme pemilihan gubernur dilakukan oleh anggota DPRD.

Meski demikian, Jazilul menekankan bahwa demokrasi harus tetap berjalan dan rakyat tetap harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Namun, penggunaan anggaran, khususnya dalam Pilkada, harus menjadi perhatian serius.

Masalah biaya politik ini, menurut Jazilul, sebaiknya dibahas lebih lanjut dalam revisi undang-undang terkait pemilu dan pilkada, yang bisa dilakukan dalam kerangka omnibus law yang menggabungkan berbagai undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

Selain itu, Jazilul juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Ia berpendapat bahwa pelaksanaan keduanya secara serentak menyebabkan calon anggota DPR RI kurang mendapat perhatian dari masyarakat karena fokus masyarakat lebih tertuju pada pemilihan presiden.

Dengan usulan-usulan tersebut, Jazilul berharap ada perubahan yang lebih efisien dan lebih fokus pada pemanfaatan anggaran demi kesejahteraan rakyat. (Damar Ramadhan)