Ketua MPR: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jadi 8 Tahun Mengada-ada

AKTUALITAS.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menanggapi isu yang kembali beredar mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun. Muzani dengan tegas membantah isu tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang tidak berdasar.

“Enggak ada pembahasan, enggak ada pemikiran. Di MPR enggak ada pandangan, pemikiran, enggak ada sama sekali,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Muzani menjelaskan, isu ini sama sekali tidak pernah muncul dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini sedang digodok di MPR. “Itu asli, itu sesuatu yang mengada-ada, enggak ada sama sekali,” ucapnya.

Muzani meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan isu yang dapat menimbulkan kegaduhan. “Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran kami saja enggak terpikir sama sekali,” pungkasnya.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun pertama kali mencuat pada akhir 2019, seiring dengan wacana amandemen UUD 1945. Salah satu tokoh yang mengusulkan adalah mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono. Ia mengusulkan jabatan presiden dan kepala daerah satu kali untuk delapan tahun, tanpa ada peluang untuk menjabat sebagai petahana.

Menurut Hendropriyono, sistem tersebut akan menguatkan pemerintahan dan menghindarkan presiden dari kepentingan politik elektoral. Selain itu, ia juga menyoroti mahalnya biaya Pemilu yang terus meningkat.

Meskipun demikian, Presiden saat itu, Joko Widodo, secara tegas menolak usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Ia menyatakan tidak berminat menjabat lebih dari dua periode dan mencurigai adanya motif tertentu di balik wacana tersebut. (Ari Wibowo/Mun)