Connect with us

POLITIK

Partai Demokrat Menolak Tunjangan Anggota DPR, AHY: Kami Siap Dievaluasi

Aktualitas.id -

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah bersama (ki-ka) Kepala Bappilu Demokrat Iftitah Sulaiman Suryanagara, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen Demokrat Herman Khaeron dan Waketum Demokrat Teuku Riefky Harsya memberikan keterangan di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu 31 Agustus 2025., Dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan sikap partainya menolak pemberian tunjangan bagi anggota DPR RI. Penolakan ini disampaikan langsung oleh AHY dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, sebagai respons atas sorotan publik yang terus berkembang.

“Kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak tunjangan anggota DPR karena suasana dan situasinya belum tepat,” ujar AHY, Minggu malam (31/8/2025).

AHY menyebut bahwa penolakan tersebut sebelumnya telah disampaikan secara tegas oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Menurutnya, fraksi Demokrat telah mendengar aspirasi masyarakat dan siap dievaluasi.

“Ketua fraksi kami sudah menyampaikan sikap secara tegas. Kami menolak karena kritik dan desakan publik harus dijawab dengan empati, bukan dengan respons yang kurang simpatik,” tambah AHY.

Ibas, dalam pernyataan terpisah sehari sebelumnya, juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait polemik tunjangan DPR. Ia menegaskan komitmen fraksinya untuk introspeksi dan menjadi bagian dari solusi.

“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Ibas, Sabtu (30/8/2025).

Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas dalam menyampaikan pendapat, termasuk dalam demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah.

“Dengar rakyat, bantu rakyat. Kita berharap penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang baik,” tuturnya.

Penolakan tunjangan DPR oleh Partai Demokrat menjadi langkah politik yang mencerminkan respons terhadap tekanan publik, sekaligus upaya menjaga kepercayaan di tengah situasi sosial yang dinamis. (Ari Wibowo/Mun)

TRENDING

Exit mobile version