Cerita Pemilu 1955: Suara PSI Jeblok dan Sjahrir yang Tak Peduli

AKTUALITAS.ID – Partai Sosialis Indonesia (PSI) mengalami kemerosotan tajam pada Pemilu 1955: dari posisi sebelumnya menjadi hanya 5 kursi di parlemen, menempatkan PSI di urutan kedelapan sementara partai-partai besar seperti PNI dan Masyumi memimpin perolehan kursi. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu itu tercatat 753.191 suara, dan hasil ini menandai penurunan signifikan bagi PSI yang sebelumnya memiliki kursi lebih banyak di parlemen.

PSI didirikan dan dipimpin oleh tokoh intelektual seperti Sutan Sjahrir, yang menegaskan garis politik partai sebagai partai kader yang menekankan pendidikan politik dan pembentukan gagasan, bukan perebutan kekuasaan. Sikap Sjahrir yang terkesan acuh tak acuh terhadap analisis pasca-kekalahan – bahkan menegur upaya analisis dari Ketua Fraksi Soebadio Sastrosatomo – mencerminkan keyakinannya bahwa PSI bukan untuk kekuasaan melainkan untuk mendidik masyarakat.

Dalam kongres PSI pertama di Bandung (Februari 1952), Sjahrir dan kelompoknya mengusulkan pengurangan peran Marxisme sebagai doktrin baku; Marxisme sebaiknya dipakai sebagai alat analisis, bukan dogma. Usulan ini memicu perdebatan internal karena banyak kader menolak penghapusan Marxisme dari dasar partai, mempertanyakan identitas partai tanpa prinsip tersebut. PSI mempertahankan identitasnya sebagai partai kader dengan jumlah anggota yang relatif kecil dibandingkan partai massa seperti PKI, sehingga strategi organisasi dan kampanye PSI dinilai kurang efektif dalam meraih dukungan massa.

Kekalahan PSI pada 1955 kerap dipandang sebagai titik balik karier politik Sjahrir. Namun para pendukungnya, termasuk Soebadio, menilai sebaliknya: Sjahrir berhasil mewariskan tradisi intelektual dan pendidikan politik yang dinilai lebih berharga daripada sekadar jabatan atau kekuasaan. Dalam konteks politik 1950-an, ketegangan antara idealisme kader dan realitas politik massa menjadi salah satu faktor yang menjelaskan hasil pemilu dan dinamika partai pada masa itu.

Secara sosial-ekonomi, periode 1953 – 1960 menunjukkan peningkatan akses pendidikan meski tantangan ekonomi seperti inflasi dan ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa tetap membayangi. Kondisi ini turut memengaruhi lanskap politik dan preferensi pemilih pada Pemilu 1955, ketika isu-isu ekonomi dan basis massa menjadi penen. (Mun)