Pembahasan RUU Pemilu Januari 2026, Komisi II DPR Janji Transparansi

AKTUALITAS.ID – Komisi II DPR RI memastikan pembahasan awal Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) akan dimulai pada Januari 2026. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa proses penyusunan regulasi pemilu tersebut akan berlangsung terbuka serta melibatkan partisipasi publik secara luas.

Rifqi menjelaskan, sebelum pembahasan resmi dimulai, Komisi II akan mengundang berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu kepemiluan. Keterlibatan publik ini disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan meaningful participation sebagaimana ditekankan Mahkamah Konstitusi.

“Per Januari kami akan memanggil kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki concern terhadap pemilu, agar kami mendapatkan insight dan masukan pemikiran,” ujar Rifqi kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Saat ini Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu belum dibentuk. Menurut Rifqi, pihaknya masih menunggu konsultasi formal dengan Pimpinan DPR agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme politik di parlemen, termasuk melibatkan delapan partai politik yang ada di DPR.

“Kami tidak mau offside. Kami tidak boleh mendahului keputusan politik yang akan dibahas delapan partai politik di DPR,” tegasnya.

Janji Transparansi: “Tidak Ada yang Ditutupi”

Rifqi memastikan bahwa pembahasan RUU Pemilu nantinya berlangsung secara transparan dan dapat diakses publik. Ia menegaskan Komisi II DPR tidak akan menutup-nutupi proses apa pun dalam penyusunan regulasi tersebut.

“Jika dibahas di Komisi II, kami pastikan dilakukan sangat terbuka, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rapat-rapat Komisi II selama ini juga dapat diakses publik secara baik, sehingga masyarakat tetap bisa memantau perkembangan pembahasan RUU Pemilu.

Dengan agenda pembahasan yang terbuka dan partisipatif, Komisi II DPR berharap penyusunan RUU Pemilu 2026 dapat menghasilkan regulasi yang lebih inklusif, adil, dan sesuai kebutuhan demokrasi Indonesia. (Bowo/Mun)